Gas 3kg

Anggota DPD Alfiansyah Komeng berkelakar terkait kekisruhan gas LPG 3 kg yang terjadi saat ini. Menurutnya, gas memang harus ada pembatasan.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat kebijakan distribusi gas elpiji 3kg.

Sidak yang dilakukan Menteri Bahlil bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali.

Sidak yang dilakukan Menteri Bahlil bertujuan memastikan distribusi dan harga LPG bersubsidi tetap terkendali.

Dengan normalisasi pasokan LPG, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gas dengan harga wajar.

Pengecer yang membeli gas 3 kg dari agen wajib mendaftar dengan melampirkan KTP.

Sistem Teknologi Informasi (TI) Pertamina nantinya akan menjadi dasar untuk pemerintah melakukan verifikasi.

Berbisnis dengan pemerintah kerap tidak mendapatkan keuntungan finansial.

Pemerintah akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan.

Kesemrawutan gas 3 kg terjadi karena kebijakan yang diterapkan tidak jelas.

Bahlil menerima laporan harga eceran gas 3kg yang dijual ke masyarakat terlalu tinggi.

mulai 1 Februari 2025, pemerintah menerapkan kebijakan larangan penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer.

Masyarakat hanya bisa membeli gas di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina.

Pemerintah berharap dapat memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran.

Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan terkait penjualan gas subsidi 3 kg.

Pemerintah pernah mengklaim negara rugi Rp63,5 triliun per tahun akibat impor LPG.

Pengecer yang berpotensi menjadi pangkalan akan ditentukan oleh Kementerian ESDM.

Kemendag menemukan sejumlah stasiun pengisian gas elpiji mengurangi takaran 200-700 gram per tabung.