Tito menekankan, Indonesia harus memiliki kapasitas untuk menjaga dan mengamankan perbatasan. Penjagaan itu tak bisa dibandingkan dengan Singapura, negara pulau yang menurut dia sangat mudah menjaga perbatasannya.

Berita meninggalnya Sekretaris Daerah DKI Jakarta sangat mengejutkan, ia meninggal pada Hari Rabu 16 September 2020, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Tito menuturkan, pakta integritas itu juga bisa menjadi jaminan calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada tak melanggar protokol kesehatan Covid-19. Bisa saja diatur dalam pakta integritas peserta Pilkada 2020 siap didiskualifikasi jika terbukti melanggar protokol kesehatan.

Tito mengatakan menunjuk pejabat dari pusat sebagai pejabat sementara (Pjs) kepala daerah. Hal ini dilakukan apabila kepala daerah tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan secara signifikan di masa Pilkada.

Jika tidak dilakukan moratorium, Tito khawatir para calon kepala daerah saling melaporkan lawan politiknya ke polisi untuk menjatuhkan elektabilitas masing-masing. Selain membuat Pilkada 2020 menjadi tak sehat, dia menyebut moratorium agar Polri tidak dijadikan alat untuk menyerang salah satu calon.

Menurut dia, teguran ini diberikan sebagai efek jera agar para calon kepala daerah petahana tidak melanggar lagi. Kendati begitu, Tito menyatakan dirinya tidak bisa menegur calon kepala daerah non-petahana.

Tito mengatakan pada dasarnya KPU sudah menyusun PKPU yang memuat protokol COVID-19, mulai pendaftaran, kampanye pemungutan, penghitungan suara dan lainnya.

Tito telah melayangkan surat melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) kepada kepala daerah terkait baik secara langsung kepada gubernur, maupun melalui perintah gubernur kepada pelanggar baik bupati maupun wali kota yang tidak mematuhi aturan Pilkada.

"Dan hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus mata rantai penularan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."

"Jangan nanti terbalik, bertindak berlebihan, main pukul dan akhirnya konflik," kata Tito.

"Masker, hand sanitizer, dan sabun kami usulkan masuk dalak alat peraga. Sehingga akan terjadi pembagian masker yang banyak dan masker nanti bisa dituliskan nama paslon, gambar paslon, pilih nomor sekian," kata Tito

"Tapi kalau pengelolaan tanggal 4, 5, dan 6 kurang bagus, maka akan membangun image pesimis. Nah ini perlu kita waspadai," jelasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian meminta agar paradigma kesuksesan yaitu pengawasan berlomba-lomba untuk menemukan temuan dihilangkan. Dia menjelaskan hal tersebut adalah prinsip yang salah dan tidak dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ia juga meminta daerah yang berada di zona hijau dan kuning untuk menyiapkan dana guna membantu sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka memenuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan yang berlaku, Tito meminta Gubernur Sultra sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan sanksi, berupa teguran tertulis kepada Arhawi. Sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akmal mengungkap, kedua bupati tersebut adalah Bupati Muna Barat, Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba. Dia menjelaskan, teguran dilayangkan Tito dituangkan dalam Surat bernomor 337/4137/OTDA yang diteken atas nama Mendagri.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri Ad Interim menggantikan Tito Karnavian yang melakukan kunjungan ke Singapura sejak 28 hingga 30 Agustus 2020.

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Setya Utama, mengatakan ada tugas yang harus dikerjakan Tito di Singapura. Setya tak menjelaskan secara rinci tugas apa yang diberikan ke Tito sehingga berkunjung ke Singapura.