Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, partainya tidak dalam posisi menunggu putusan MK terkait sistem pemilu. Sebab, dia menyebut pihaknya siap menjalankan apapun sistem pemilu.

Menurutnya, Pemilu 2024 dengan sistem terbuka sudah baik. Dia juga mengingatkan jika Pemilu kembali tertutup maka kisah masa lalu akan terulang kembali.

Rencananya MK akan memutuskan sistem pemilu pada Kamis (15/6) besok.

Sidang uji materi sistem pemilu proporsional terbuka alias mencoblos caleg itu rencananya diputus Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (15/6) besok.

Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid mengajak masyarakat berdoa agar MK mengambil keputusan diinginkan rakyat terkait sistem Pemilu 2024. Keputusan itu yakni proporsional terbuka alias mencoblos caleg yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Jika sistem pemilu 2024 berubah menjadi sistem proporsional tertutup akan menurunkan kualitas demokrasi dan kembali ke zaman dulu . "Reformasi telah mengebiri dirinya," kata Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman

Anwar menjelaskan, perkara sistem kepemiluan belum dimusyawarahkan hakim konstitusi. Sebab, pada Rabu (31/5) kemarin pihak terkait baru menyerahkan kesimpulan. Setelahnya, baru ada rapat permusyawaratan hakim.

Hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut menyatakan sikap menolak terhadap sistem coblos partai.

Pertemuan itu juga buntut dari pernyataan pakar hukum Denny Indrayana yang mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup atau coblos partai.

PKB lebih tertarik membahas soal asal-usul informasi yang didapat oleh Denny Indrayana. Dari pada tentang sistem pemilu yang masih dalam proses hukum di MK.

Nurul menilai, mayoritas rakyat ingin pemilu digelar dengan proporsional terbuka. Bahkan, 8 dari 9 partai parlemen pun menginginkan hal yang sama.

Juri menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui informasi itu. Dia berkata, pemerintah tidak akan intervensi MK dan menghormati apapun hasil keputusannya.

PDIP menilai pernyataan Denny akan menimbulkan kegaduhan dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan, pihaknya akan mengikuti hasil putusan MK yang dibacakan secara resmi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, jika sistem pemilu perlu dilakukan perubahan, maka seharusnya dipersiapkan sebelum atau sesudah pelaksanaan pemilu.

Menurut Denny Indrayana, pada putusannya nanti hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelah soal putusan tersebut.

PAN meminta agar MK segera memutuskan perihal sistem pemilu 2024. Sebab, banyak calon legislatif (caleg) yang ingin melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Ia menyebut, perdebatan wacana terkait sistem pemilu yang berkembang hanya sebatas kepentingan sempit belaka. Hal ini disebutnya hanya akan menjadikan KPU sebagai korban.