Tambang

MIND ID, sebagai holding tambang milik negara, secara resmi berdiri pada 17 Februari 2023.

Permintaan terhadap produk lifting yang efisien dan sesuai standar keselamatan internasional terus meningkat.

Kolaborasi dengan PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), Pertamina Patra Niaga mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan.

Kota ini bahkan menjadi kota paling miskin di negaranya.

Dengan menjalankan pertambangan berkelanjutan, perseroan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam konteks yang lebih luas.

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Proporsi pengadaan barang dan jasa bersumber dari pemasok lokal dan nasional mencapai 97 persen dari total pengadaan.

Meski demikian, Bahlil tidak mengungkapkan waktu penyerahan kelola bekas lahan tambang tersebut kepada Muhammadiyah.

Muhammadiyah membentuk dua perusahaan dalam pengelolaan tambang. Dua perusahaan itu akan menggandeng sejumlah ahli untuk mengelola tambang.

lokasi konsesi tambang tersebut merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.

Abdul mengatakan Muhammadiyah belum ada keputusan akan menolak atau menerima konsesi tambang tersebut.

MIND ID semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan terdepan dalam manajemen sumber daya manusia, siap menghadapi tantangan industri masa depan.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 22 Juli 2024.

Pemerintah juga mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp2,53 triliun.

Dua tersangka terlihat tampil menggunakan masker. Meski begitu, sesekali mereka sempat tertunduk saat digiring petugas ke dalam Gedung Kejaksaan Agung.

Batu bara tetap masih menjadi komoditas utama ekspor Indonesia.

Direktur Penjualan Hexindo, Dwi Swasono mengatakan, kehadiran seri ekskavator hidraulik terbaru ZAXIS-7G memang sejalan dengan kebutuhan alat berat.

Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dapat mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Terdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.

Kewajiban badan usaha ormas keagamaan untuk membayar KDI menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi ormas keagamaan.