Lawan Pertambangan Ilegal, Pemerintah Selamatkan Rp3,47 Triliun
Pemerintah juga mendapatkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp2,53 triliun.
![Lawan Pertambangan Ilegal, Pemerintah Selamatkan Rp3,47 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/22/1721635445435-eh096.jpeg)
![Lawan Pertambangan Ilegal, Pemerintah Selamatkan Rp3,47 Triliun](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/22/1721635425698-vlpkp.jpeg)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, mengatakan dengan penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga atau SIMBARA telah berhasil mencegah modus penambangan tanpa izin (ilegal mining).
Alhasil dengan penggunaan Simbara, Pemerintah berhasil mengantongi Rp3,47 triliun dari hasil pencegahan penambangan tanpa izin tersebut.
"Dengan implementasi Simbara telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara, antara lain pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun," kata Isa dalam laporannya di acara Launching Implementasi komoditas nikel dan timah melalui Simbara, Senin (22/7).
Selain dari ilegal mining, melalui Simbara juga mendorong tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik, dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun.
Kemudian, dari penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.
Sebagai informasi, Simbara resmi diluncurkan pada 2022. Simbara merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara (Minerba).
Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan.
Adapun diluncurkan Simbara adalah untuk mendukung sinergi antara proses bisnis dan aliran dana Minerba antar Kementerian/Lembaga. Dengan pengembangan SIMBARA, proses pengapalan dan pengawasan kepatuhan terhadap Domestic Market Obligation (DMO) dapat dilakukan secara maksimal.
- Ternyata Sektor Kesehatan Sumbang 5 Persen Efek Gas Rumah Kaca, Begini Cara Mengatasinya
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024