Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim pembebastugasan 75 pegawai yang tak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak menganggu kinerja penanganan korupsi. Pasalnya, penanganan kasus korupsi di KPK dilakukan secara tim dalam bentuk satuan tugas.

75 pegawai yang tak lolos TWK saat ini diperbolehkan masuk kantor. Namun tak boleh bekerja dan tetap menerima gaji penuh.

Sujanarko pun menilai kondisi ini sangat mengkhawatirkan sebab KPK tak lagi independen. Jika tak lagi independen, dia khawatir KPK dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu.

Sejauh ini belum ada keputusan apapun dari KPK terhadap nasib 75 pegawai TMS tersebut. Khususnya, terkait penonaktifan atau pemecatan.

"Jadi kami Komisi III rapat internal dulu menyusun jadwal rapat-rapat kerja atau rapat dengar pendapat dalam pengawasan dengan mitra kerja Komisi III, termasuk KPK," jelas dia.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membantah sekaligus meluruskan kabar yang beredar terkait penonaktifan atau pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tes wawasan kebangsaan (TWK).

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menduga Dewan Pengawas KPK terlibat dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes telah dinonaktifkan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas untuk mengusut pelanggaran etik yang terjadi terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Mereka meminta agar pimpinan lembaga antirasuah itu diperiksa.

Rencananya, setelah hari raya Idulfitri, Komisi III akan menjadwalkan rapat dengan Ketua KPK dan jajarannya.

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo menilai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) seharusnya tidak diikuti dengan pemecatan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso menilai, ada kesan menyingkirkan 75 pegawai tersebut sejak awal. Dia bilang, ada pihak-pihak yang terganggu oleh kinerja 75 penyidik tersebut di KPK

Koko juga menyebut dirinya pernah dilaporkan Firli kepada Dewan Pengawas. Firli melaporkan dirinya ke Dewan Pengawas lantaran tak suka saat dirinya menjadi narasumber dalam suatu acara. Namun Koko tak menjelaskan acara tersebut.

Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menyebut penonaktifan dirinya dan 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya bentuk arogansi yang diperlihatkan Ketua KPK Firli Bahuri.

Pakar Hukum Pidana Azmi Syahputra, mengkritisi surat keputusan pimpinan KPK yang menonaktifkan 75 pegawai yang tak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPK diminta mempertimbangkan tidak memberhentikan pegawai berintegritas dan memiliki prestasi yang menonjol.

Keputusan Ini sesuai dengan hasil rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural. Penyerahan tugas ini dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK.

"Pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk," kata Ali.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, dikeluarkannya SK tersebut yang meminta 75 pegawai menyerahkan tugas dan tanggung jawab langsung kepada atasan berdasarkan hasil rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri Pimpinan, Dewan Pengawas hingga Pejabat Struktural.