1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN. Sebanyak 1.271 pegawai KPK yang sudah lolos tes wawasan kebangsaan akhirnya resmi dilantik menjadi ASN. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri diadakan secara daring dan luring.

"Nawawi mudah-mudahan kembali mudah dihubungi dan tak perlu terus menerus ganti nomor HP. Lili (Pintauli Siregar) tentu lebih nyaman untuk menyiapkan bahan-bahan yang telah dituduhkan oleh media," kata Sujanarko.

Firli menyebut, guna mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi dalam menjalankan tugas, KPK mempunyai visi bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Harun mengatakan, pada 2018 saat Firli Bahuri masih menjadi Deputi Penindakan, KPK berhasil menggelar OTT sebanyak 29 kali. Dari 29 OTT tersebut, Harun memimpin 12 operasi senyap. Menurut Harun, tahun 2018 itu menjadi tahun keemasan Firli Bahuri di KPK.

Terlihat juga di sekitar Gedung Merah Putih KPK terparkir sejumlah mobil lapis baja seperti Baracuda dan Water Canon.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menerima silaturahmi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) secara daring, Senin (31/5). Salah satu yang dibahas adalah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentu bagi kami ini sangat mengganggu upaya-upaya pemberantasan korupsi karena kerja-kerja kami terganggu."

Menurutnya, pimpinan KPK akan membahas bersama tindak lanjut dari isi surat tersebut. Mereka menjadwalkan agenda rapat pada Selasa, 1 Juni 2021.

Sebelumnya, pelantikan direncanakan pada 1 Juni 2021. Pegawai Tetap KPK berharap, dengan surat yang mereka kirim kan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi selaku pimpinan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat memandatkan sejumlah perintah.

Mantan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Irham Dilmy menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan para pegawai KPK digunakan sebagai proses yang menentukan pengalihan status alih menjadi ASN bukan untuk melihat kompetensi. Tetapi kata dia lebih terkait tentang persoalan wawasan dalam hal ideologi.

Alamsyah juga menyampaikan pertanyaan untuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) selalu penyelenggara. Seperti apa metode yang digunakan untuk mem-profiling ribuan pegawai KPK, karena dirasakannya sangat tidak adil.

Namun Ghufron enggan menyebut nama satu pegawai tersebut. Dia hanya mengatakan akan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk melakukan pembinaan terhadap 24 pegawai yang tak lolos TWK.

Dia menilai wajar TWK untuk mengetahui kepribadian seseorang. Tetapi bukan menjadi penentu layak atau tidak menjadi petugas KPK.

Aksi Ruwatan untuk Mengusir Roh Jahat di Tubuh KPK. Aksi ruwatan dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat di tubuh KPK menyusul penonaktifan 75 pegawai berintegritas yang selama ini telah berjuang memberantas kasus korupsi.

"Transparansi penjelasan dari KPK ini ditunggu masyarakat karena hukum harus terang-benderang, tidak ada yang disembunyikan, adil dan ada kepastian hukum," bebernya.

Pemeriksaan berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan 75 pegawai KPK atas dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan pimpinan KPK terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK). Dalam proses TWK ini, 75 pegawai dibebastugaskan oleh pimpinan KPK.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisono mengaku tak masalah apabila disomasi oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko. Bima menekankan dirinya dapat menuntut balik Sujanarko.

Buya Syafi'i mengatakan Presiden Jokowi bukan hanya sekadar mengimbau, melainkan memerintah. Sebab itu Jokowi seharusnya lebih tegas terkait hal tersebut agar mudah didengar.