Bolt 'Pemain Baru' yang Salah Strategi di Industri Telekomunikasi
Merdeka.com - Pengamat telekomunikasi, Heru Sutadi menilai Bolt terlalu memaksakan ambisinya untuk terus eksis. Sementara, persaingan di industri telekomunikasi semakin kompetitif. Harusnya Bolt sebagai 'pemain baru' sadar diri bahwa investasi di industri ini begitu besar dan butuh strategi yang bagus.
"Ya, infrastruktur telekomunikasi bisnis mahal, apalagi bagi 'pemain baru'," ungkapnya kepada merdeka.com, Jumat (28/12).
Lebih lanjut dia mengatakan, jika Bolt melakukan strategi dengan bagus, maka akan berimbas juga terhadap pendapatannya. Tapi sebaliknya, jika strategi yang dilakukan salah hanya akan mengeluarkan uang untuk membangun BTS, bayar Biaya Hak Pengguna (BHP) frekuensi, serta operasional lainnya.
-
Bagaimana pelaku usaha Bontang bisa menang persaingan? Tidak hanya itu, penting juga untuk memenangkan persaingan usaha dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain.
-
Bagaimana Telkom ingin menangkan market yang lebih besar? 'TelkomGroup telah market leader di Indonesia, namun kita harus melakukan ekspansi bisnis di kawasan untuk dapat memenangkan market yang lebih besar," katanya..
-
Kenapa Telkom percaya diri bersaing di Bali? Pihaknya yakini dapat bersaing dengan sejumlah kompetitor yang sudah ada sebelumnya di Bali. Antara lain karena pengelola Indibiz sudah berpengalaman sebelumnya dalam mengelola Indihome. Selain itu, kata dia, ditopang oleh perusahaan telekomunikasi terbesar dengan jaringan pelayanan yang hampir merata di seluruh wilayah di Bali.
-
Apa saja yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia? Program utama 'Peta Jalan Indonesia Digital 2022-2024' menjadi bukti nyata. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 100 ribu menara BTS yang tersebar di seluruh negeri, yang memberikan akses internet ke lebih dari 94% kota di Indonesia.
-
Apa strategi utama Telkom? Kelima strategi utama ini dicanangkan untuk memperkuat posisi Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi digital dalam menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan perusahaan, serta memaksimalkan peluang, meningkatkan daya saing, dan value creation dalam menghadapi tantangan di masa depan.
-
Bagaimana Telkomsel mempersiapkan jaringannya untuk menghadapi lonjakan trafik? Untuk mengantisipasi lonjakan trafik pada momen Ramadan & Idul Fitri (RAFI) 2024, Telkomsel telah melakukan optimalisasi kualitas, kapasitas, serta pemutakhiran teknologi jaringan yang difokuskan pada 444 titik keramaian di berbagai wilayah Indonesia.
"Namun, kalau dirasa sejak 2016 bisnisnya itu tidak menguntungkan, baiknya cut loss dan frekuensi dikembalikan ke pemerintah. Kalau terus memaksakan diri akhirnya utang BHP numpuk seperti sekarang ini," terangnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan untuk mencabut izin penggunaan frekuensi 2.3 GHz milik Bolt. Pengakhiran penggunaan pada pita frekuensi itu juga diberlakukan untuk First Media dan Jasnita.
Keputusan tersebut, dilatarbelakangi nunggaknya kewajiban perusahaan untuk membayar BHP frekuensi. Tak tanggung-tanggung, tiga perusahaan itu menunggak pembayaran BHP selama 2 tahun. Mulai dari 2016 sampai tahun 2018.
Untuk Bolt, BHP frekuensi yang mestinya dibayarkan sebesar Rp 343,5 miliar. Sementara First Media, Rp 364,8 miliar. Bolt dan First Media merupakan anak usaha dari Lippo Grup. Sedangkan Jasnita menunggak hutang Rp 2,1 miliar.
Meskipun pemerintah memutuskan mencabut frekuensi yang dimiliki ketiga perusahaan itu, namun utang dan denda harus tetap dibayarkan. Mekanisme penagihan utang itu akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Direktur Utama Bolt, Dicky Mochtar menjamin segala hak pelanggan akan tetap dipenuhi perusahaan. "Bolt pastikan akan memenuhi kewajibannya kepada seluruh Pelanggan aktif, baik prabayar maupun pascabayar," ucap Dicky dalam keterangan persnya, Jumat (28/12).
Dilanjutkannya, usai keputusan Kemkominfo mengenai pemberhentian layanan, pelanggan akan menerima pengembalian sisa pulsa dan/atau kuota yang belum terpakai dan pengembalian pembayaran dimuka.
"Bolt juga telah menyiapkan 28 gerai Bolt Zone yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Medan untuk melayani proses pemenuhan hak Pelanggan ini," terangnya.
Terlepas dari itu, Bolt mengucapkan terima kasih kepada pemerintah serta seluruh pelanggan setia Bolt atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan selama ini.
"Bolt bersyukur telah menjadi satu-satunya operator Broadband Wireless Access (BWA) yang melakukan roll out secara masif dan melayani Pelanggan dengan menghadirkan akses internet cepat 4G LTE," tegasnya. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak mudah bagi industri telekomunikasi untuk menatap masa depan. Butuh bantuan pemerintah agar bisnis mereka terus berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaIndustri halo-halo sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus hadir dengan terobosan regulasi.
Baca SelengkapnyaAda banyak tugas menanti Menkominfo pilihan Presiden Prabowo, salah satunya di sektor telekomunikasi.
Baca SelengkapnyaKondisi operator seluler di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaSatelit internet Starlink milik Elon Musk akhirnya resmi masuk Indonesia. Apakah ini jadi ancaman perusahaan internet lokal?
Baca SelengkapnyaAda hal lain nampaknya dari rayuan pemerintah ke Elon Musk untuk hadirkan satelit Starlink.
Baca SelengkapnyaPresiden Direktur Smartfren justru menanyakan balik statement pemerintah soal BTS tak lagi dipakai setelah ada Starlink.
Baca SelengkapnyaGuyonan Menkominfo baru Budi Arie Setiadi soal digitalisasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca SelengkapnyaRespons pengusaha internet mendengar statment pejabat pemerintah soal harga murah Starlink.
Baca SelengkapnyaOperator seluler khawatir jika tidak ada ketidakadilan dalam berbisnis saat satelit Starlink Elon Musk masuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).
Baca Selengkapnya