Pemerintah Harus Optimalkan Pemanfaatan Frekuensi
Merdeka.com - Pengamat kebijakan publik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan mengatakan, infrastruktur teknologi komunikasi informasi harus dikembangkan agar dapat menunjang pengembangan ekonomi digital nasional dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, pengembangan akses internet yang baik akan menuntaskan ketertinggalan infrastruktur Information and Communication Technologies (ICT), menciptakan pemerataan layanan internet dan menurunkan kesenjangan ekonomi dan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia. Optimalisasi frekuensi dapat menciptakan ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau.
"Jadi, frekuensi broadband harus dioptimalkan pemanfaatannya agar frekuensi tidak menjadi ‘lahan tidur’ karena dikuasai oleh operator tetapi tidak dimanfaatkan," ujarnya di Jakarta, Rabu (13/11).
-
Kenapa Kemkominfo dorong kemajuan teknologi? Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,' pungkasnya.
-
Apa program pemerintah untuk pemerataan akses internet? Saat ini pemerintah sudah punya program BAKTI, misalkan pemerataan 4G terutamanya.
-
Mengapa inklusi digital penting untuk masyarakat? Inklusi digital penting untuk masyarakat yang lebih berkembang.
-
Bagaimana Kemenkominfo menghilangkan kesenjangan digital? 'Saya kira semua berkomitmen menghilangkan yang namanya digital devide sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind,' tandasnya.
-
Kenapa teknologi informasi penting? Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi secara digital.
-
Apa saja yang dibutuhkan untuk transformasi digital di Indonesia? Ada dua hal yang menjadi poin penting. Pertama, talenta dan yang kedua adalah infrastruktur digital.
Sementara itu, Yustinus Prastowo pengamat kebijakan pajak dan Direktur Eksekutif CITA mengatakan, saat ini negeri ini sedang berhadapan dengan kondisi pemanfaatan Broadband Wireless Access (BWA) yang buruk. Operator BWA berguguran satu per satu, hingga akhirnya sampai dengan tahun 2019 hanya tersisa 3 operator, yaitu Berca, Telkom, dan Indosat M2.
Kata Yustinus, bergugurannya para operator BWA berdampak buruk antara lain: (i) hilangnya kesempatan penciptaan lapangan kerja, gagalnya penguatan UMKM dan gagalnya ambisi penciptaan digital startup/ bisnis aplikasi kelas dunia; (ii) buruknya konektivitas dan menurunnya pengembangan industri telekomunikasi domestik; (iii) hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat menambah pundi-pundi keuangan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tak hanya itu, pemanfaatan BWA yang tidak optimal juga dapat berdampak langsung bagi hak-hak rakyat di berbagai pelosok negeri.
"Salah satu hal yang harus dijamin oleh negara saat ini adalah adanya layanan internet berkecepatan tinggi secara merata di seluruh daerah. Kemkominfo perlu mempersiapkan penataan ulang pita frekuensi dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden Jokowi dalam pengembangan start-up nasional. Lelang frekuensi BWA misalnya, perlu mempertimbangkan operator yang terbukti berkomitmen membangun pemanfaatan frekuensi broadband secara optimal, efektif, dan efisien," ujar ahli Komunikasi dan Telekomunikasi UGM, Kuskridho Dodi Ambardhi.
Lelang Frekuensi BWA
Secara lebih spesifik, Yustinus Prastowo menambahkan bahwa sebaiknya Kemkominfo mempertimbangkan bahwa lelang frekuensi BWA untuk periode 10 tahun ke depan harus mempertimbangkan upaya peningkatan PNBP secara lebih optimal.
Di tengah ancaman resesi global, PNBP sangat penting kontribusinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Dana hasil lelang frekuensi dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program prioritas, misalnya menutup defisit Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.
"Secara prinsip, izin lisensi frekuensi Broadband Wireless Access 2300 2360 MHz yang saat ini masih under-used harus diakhiri untuk menuju pemanfaatan yang optimal sebanding dengan potensinya. Pemerintah harus segera bergerak untuk mengambil potensi yang ada di depan mata agar akses rakyat terhadap layanan data/ internet murah dan cepat terpenuhi dan agar penerimaan negara bukan pajak dari sektor industri telekomunikasi tidak menguap, kata Yustinus. (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertekad mempercepat pembangunan sistem digital nasional.
Baca SelengkapnyaDebat senlanjutnya, giliran para cawapres yang akan beradu gagasan dan visi misi terkait dengan isu-isu ekonomi.
Baca SelengkapnyaTransformasi digital juga tidak sekadar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, namun menjadi langkah strategis memperkuat bangsa di era digital.
Baca SelengkapnyaGanjar mengenakan kaos putih dengan sablon unik di bagian belakangnya sebelum menemani Mahfud MD debat Cawapres.
Baca SelengkapnyaUpaya-upaya menumbuhkan pengembangan ekonomi digital perlu kerja bersama.
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaPotensi besar sebagai digital hub tak boleh dilepaskan begitu saja.
Baca SelengkapnyaPemerataan dan kecepatan internet masuk dalam visi Indonesia Digital 2045.
Baca SelengkapnyaKolaborasi yang dibangun Huawei selama ini diharapkan mempermudah terwujudnya Indonesia emas pada 2045.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menerapkan SPBE.
Baca SelengkapnyaAda tiga catatan yang menjadi pembahasan dalam pertemuan menteri-menteri ASEAN.
Baca SelengkapnyaAirlangga meminta industri konstruksi melakukan transformasi digital.
Baca Selengkapnya