Pemerintah tak punya inisiatif bikin infastruktur telekomunikasi

Merdeka.com - Pemerintah dinilai hanya andalkan swasta dalam penggelaran jaringan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak punya perencanaan dan inisiatif.

"Terlalu banyak wacana dan diskusi. Harusnya pemerintah berani bangun infrastruktur menggunakan dana APBN. Ini untuk mencairkan dana USO dari Kemenkeu saja sangat sulit10 meski sebenarnya dana tersebut adalah titipan operator yang dipakai bangun daerah terpencil," kata Heru Sutadi, mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam kicauan di akun twitter-nya @herusutadi.

Menurut dia, perlu kebijakan komprehensif mengenai infrastruktur internet, termasuk kemudahan menanam kabel di daerah-daerah.

Mengenai penanaman kabel, Kepala Bidang Keamanan Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Irvan Nasrun mengakui bahwa penanaman kabel serat optik di daerah sangat sulit dan berbiaya mahal. "Itu lah yang menyebabkan internet kita lelet," keluhnya.

Selain serat optik, frekuensi merupakan media transmisi dan akses yang sulit didapat. "Ada yang mau merger dipersulit DPR, KPPU dan sebagainya, sehingga pemanfaatan frekuensi menjadi kurang optimal dan sinyal un lelet," lanjut Heru.

Memang ada korelasi antara besar frekuensi dengan jumlah pengguna terkait kecepatan akses data di ponsel pintar, karena lebar frekuensi yang kurang menyebabkan kaapsitas yang tersedia sempit sehingga internet pun lelet.

Heru juga menilai pemerintah terlalu lamban mengadopsi 4G LTE sedangkan Korea Selatan bisa super cepat karena udah mengimplementasikan 5G.

Pemerintah juga cenderung lamban dalam membuka jalur serat optic baru yang selama ini hanya lewat Singapura, sehingga menjadikan kita sangat tergantung pada negara tetangga itu. (mdk/ega)