Skotlandia Terapkan Larangan WhatsApp untuk Bisnis, Ini Alasan di Baliknya
Pemerintah Skotlandia melarang WhatsApp untuk urusan pemerintahan demi transparansi.
Pemerintah Skotlandia baru-baru ini memutuskan untuk melarang penggunaan aplikasi WhatsApp dan layanan perpesanan lainnya dalam konteks pemerintahan. Keputusan ini diambil setelah sebuah penyelidikan terkait Covid-19 mengungkap bahwa beberapa pejabat telah menghapus pesan selama masa pandemi.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. Larangan tersebut diumumkan oleh Wakil Menteri Pertama, Kate Forbes, sebagai respons terhadap rekomendasi dari hasil tinjauan eksternal.
Forbes menekankan bahwa semua kegiatan pemerintahan harus dilakukan melalui sistem yang aman, dapat dilacak, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan kebijakan ini direncanakan akan dimulai sepenuhnya pada musim semi tahun depan. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap pemerintahan Skotlandia di masa mendatang?
1. Latar Belakang Larangan WhatsApp di Pemerintahan
Pelarangan penggunaan WhatsApp serta aplikasi perpesanan lainnya telah diumumkan sebagai respons terhadap hasil tinjauan eksternal yang dipimpin oleh Emma Martins, mantan Komisaris Perlindungan Data Kepulauan Channel. Tinjauan ini mengungkapkan adanya kekurangan pemahaman terkait penggunaan aplikasi perpesanan, terutama mengenai aturan penyimpanan dan penghapusan data.
Menurut Forbes, selama pandemi, penggunaan WhatsApp mengalami peningkatan signifikan karena banyak staf yang bekerja dari rumah dalam kondisi yang menantang. Namun, dengan berakhirnya pandemi, muncul refleksi mengenai praktik kerja yang ada, yang menunjukkan perlunya perubahan besar demi memastikan tata kelola yang lebih baik.
Di samping itu, penyelidikan terkait Covid-19 di Inggris Raya menemukan bahwa sejumlah pesan penting telah dihapus oleh pejabat, termasuk mantan Menteri Pertama Nicola Sturgeon. Tindakan penghapusan ini memicu kritik keras dari pihak oposisi serta masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aplikasi perpesanan sangatlah penting, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang mempengaruhi publik.
2. Rincian Kebijakan Baru
Kebijakan terbaru yang diumumkan oleh Forbes mengharuskan larangan penggunaan aplikasi perpesanan non-korporat dalam seluruh kegiatan pemerintahan. Untuk itu, perangkat yang digunakan oleh pemerintah akan diatur ulang sehingga aplikasi seperti WhatsApp, Signal, atau Facebook Messenger tidak dapat diakses.
"Semua urusan pemerintahan harus dilakukan melalui sistem pemerintah yang aman, dapat dicari, dan memungkinkan berbagi informasi yang tepat," jelas Forbes. Aplikasi yang disarankan untuk digunakan adalah Teams dan email resmi pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga melarang penggunaan perangkat pribadi untuk kepentingan pekerjaan. Skotlandia berkomitmen untuk memberikan pelatihan kepada seluruh staf guna memastikan mereka mematuhi peraturan baru ini.
3. Kritik terhadap Kebijakan Selama Pandemi
Selama masa pandemi, sejumlah pejabat di Skotlandia mendapatkan kritik terkait penghapusan pesan-pesan yang dianggap melanggar kode etik menteri. Sandesh Gulhane, seorang anggota dari Partai Konservatif Skotlandia, menilai bahwa tindakan ini dapat mengurangi tingkat transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Selain itu, laporan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mengharuskan pencatatan poin-poin penting dari percakapan melalui aplikasi perpesanan, tidak ditemukan bukti bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan konsisten.
Emma Martins menegaskan bahwa kebijakan yang ada tidak menjamin adanya praktik tata kelola yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas pejabat publik.
4. Dampak pada Tata Kelola Pemerintahan
Langkah ini diperkirakan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan informasi dalam pemerintahan Skotlandia. Dengan penerapan sistem yang lebih aman dan transparan, diharapkan risiko kehilangan data penting dapat berkurang secara drastis. Namun, kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan untuk melatih kembali staf pemerintah agar dapat beradaptasi dengan sistem yang baru.
Di samping itu, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam komunikasi akibat peralihan ke sistem yang lebih terstruktur. Di sisi lain, para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.
5. Respons Publik
Pengumuman ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat serta kalangan politisi. Sebagian pihak memberikan dukungan terhadap upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, sementara yang lain berpendapat bahwa langkah ini seharusnya diambil lebih awal.
Forbes menyoroti bahwa pemerintah Skotlandia akan terus melakukan pembaruan terhadap kode etik para menteri demi memastikan adanya transparansi. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penunjukan penasihat independen yang akan bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
Di masa mendatang, pemerintah juga berencana untuk merilis pedoman baru serta melakukan pembaruan pada sistem keamanan informasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan-aturan baru yang telah ditetapkan.
Mengapa Pemerintah Skotlandia melarang WhatsApp?
Larangan ini diberlakukan guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan informasi pemerintahan. Hasil dari penyelidikan terkait Covid-19 mengungkapkan bahwa terdapat penghapusan pesan-pesan penting oleh para pejabat.
Aplikasi apa yang direkomendasikan oleh Pemerintah Skotlandia?
Pemerintah menganjurkan agar komunikasi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dilakukan melalui Microsoft Teams dan email resmi.
Apa kritik utama terhadap kebijakan ini?
Sejumlah pihak menganggap bahwa tindakan ini datang terlalu lambat. Mereka juga menekankan bahwa penghapusan pesan yang terjadi selama pandemi menjadi bukti adanya kurangnya transparansi di masa lalu.
Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap tata kelola pemerintahan?
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat aspek keamanan dan transparansi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan proses transisi serta pelatihan ulang bagi para staf pemerintah.
