Mahfud MD pernah membabat habis mafia tambang di Sangihe dengan menerjunkan dua jenderal.
Salah satunya adalah mafia tambang emas yang berada di Sangihe Sulawesi Utara.
Mahfud mengatakan ada sebuah perusahaan tambang di Sangihe yang melakukan aktivitas penambangan padahal IUP (Izin Usaha Pertambangan) perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan penambangan.
Mahfud saat itu yang masih menjabat Menko Polhukam langsung membabat habis mafia tambang tersebut dengan menerjunkan dua jenderal bintang dua.
Bagaimana ceritanya? Simak ulasannya sebagai berikut.
Pemberantasan mafia tambang itu bermula ketika Mahfud mendapatkan informasi bahwa perusahaan tambang yang tidak memenuhi syarat di Sangihe tetap beroperasi.
Meskipun telah ada putusan pengadilan untuk mencabut IUP perusahaan tersebut di Februari 2022.
Mendengar kabar tersebut, Mahfud langsung menerjunkan dua jenderal bintang 2 untuk datang ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi yang ia dengar.
Mahfud juga berusaha untuk menghubungi Kementerian ESDM agar mencabut IUP perusahaan tambang tersebut.
“Saya ngirim tim ke sana, (dari Polhukam) bintang 2 dua orang ditambah beberapa orang. Dia mengamati, betul pak terjadi penambangan liar,” kata Mahfud saat mendapatkan laporan dari timnya.
Setelah ditunggu selama 2 minggu Mahfud tidak segera mendapatkan jawaban dari Kementerian ESDM.
Surat pencabutan IUP yang seharusnya telah keluar, ternyata masih belum sampai di meja Menteri ESDM.
Mahfud mendapatkan laporan jika pencabutan IUP perusahaan tambang emas yang ada di Sangihe ternyata tidak hanya melalui Kementerian ESDM, melainkan melibatkan Kementerian Investasi.
Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi saat itu langsung ditelpon oleh Mahfud saat itu juga.
Ia diminta agar sesegera mungkin menandatangani surat pencabutan izin tambang dari perusahaan tambang emas di Sangihe tersebut.
Namun, Bahlil mengatakan jika di mejanya tidak ada sama sekali surat pencabutan yang seharusnya ia tanda tangani.
Akhirnya, Mahfud kembali menghubungi Menteri ESDM dan meminta untuk segera menyelesaikan surat pencabutan tersebut.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif pun mengaku tidak mengetahui kasus yang sedang ditangani oleh Mahfud.
Setelah ia mendapatkan informasi itu, ia langsung menandatangani surat pencabutan tersebut.
kata Mahfud.
Pencabutan IUP perusahaan tambang emas tidak hanya melalui Kementerian ESDM, melainkan melibatkan Kementerian Investasi.
Mantan Menko Polhukam Mahfud Md bercerita sepak terjang mafia pertambangan membuat aparat penegak hukum tak berdaya.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut diungkapkan saat Halaqah Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah Sumbar
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengatakan, setiap rakyat Indonesia bisa mendapat Rp20 juta per bulan jika korupsi di sektor pertambangan diberantas.
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan, saat ini dengan jumlah 34 kementerian, hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan, pihaknya akan fokus kepada aparat penegak hukum agar Indonesia menjadi negara adil.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Mahfud yang juga Cawapres nomor urut 03 memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rencana pengunduran diri Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam telah mendapatkan restu dari Megawati.
Baca Selengkapnya
Kejagung mencatat perkara korupsi Timah seret suami Sandra Dewi itu merugikan negara sebesar Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Selama berkampanye pun, Mahfud turut dititipkan semangat memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi