Mantan Menteri Pertahanan Era Gus Dur Kritik Pedas Polisi Takut Usut Pelaku Utama Kasus Pagar Laut
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ikut angkat bicara soal polemik pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ikut angkat bicara soal polemik pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. Dia memberi kritik pedas soal para pihak yang memiliki kaitan dengan pemagaran laut sepanjang lebih dari 30 kilometer itu.
Mahfud bahkan mencurigai adanya persekongkolan antara pejabat, polisi dan pihak swasta, dalam menerbitkan sertifikat pagar laut.
Mahfud menduga ada kerjasama yang sengaja dilakukan. Dia berpikir, aparat kepolisian banyak yang tak berani mengusut kasus pagar laut, dikarenakan masih takut dengan atasannya. Berikut ulasan selengkapnya, dilansir dari kanal YouTube MerdekaDotCom, Kamis (30/1).
Sebut Ada Niat Jahat
Eks Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini mengungkap pandangannya mengenai pusaran kasus pagar laut yang membentang di pesisir Tangerang. Dia secara khusus membahas mengenai pendapatnya tersebut dalam podcast bertajuk Terus Terang Mahfud MD pada kanal YouTube pribadinya bernama Mahfud MD Official beberapa waktu lalu.
Mahfud mengatakan jika pemagaran laut yang dilakukan secara sengaja itu memiliki landasan niat jahat.
Para pemiliknya disebut Mahfud dapat mengambil keuntungan dari proses abrasi hingga menjadi daratan di masa mendatang.
"Di dalam hukum kita, tidak ada yang namanya hak guna laut. Yang ada itu hak guna bangunan di bumi. Lah kok ini ada hak guna diberikan di atas air yang sudah dikapling. Itu dikapling itu berarti ada niat jahat. Nanti kalau sudah penuh karena abrasi itu bisa jadi daratan dan itu nanti bisa diukur per meternya," katanya.

Ungkap Tiga Pihak yang Seharusnya Bertindak
Dalam pengusutannya, Mahfud menyebut setidaknya terdapat tiga institusi yang memiliki wewenang penuh untuk mencari akar masalah hingga solusi terbaik.
"Nah ini sebenarnya ada tiga pihak yang seharusnya segera bertindak untuk hukum pidananya. Yang kemarin itu hukum administrasinya sudah, ini melanggar dan sebagainya. Ini jelas hukum pidana. Ini laut enggak boleh disertifikatkan," tegasnya.
Ketiga institusi yang diungkap tersebut ialah pihak Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, polemik pagar laut tersebut setidaknya memiliki indikasi kasus penggelapan, penyuapan, hingga kolusi hingga sertifikat pagar laut bisa diterbitkan secara resmi.
"Ini yang pertama kalau penggelapan jelas polisi. Tapi ini enggak cuma polisi karena ada dugaan kolusi, bermain dengan pejabat. Kenapa? Karena sampai keluar sertifikat resmi bukan hanya satu. Maka ini bisa KPK, Kejagung, dan Polri bisa melaksanakan tindakan," sambungnya.

Curiga Aparat Tak Berani Usut
Namun Mahfud heran, di antara ketiga institusi tersebut, belum ada yang berani mengusut kasus pagar laut. Mahfud menduga, aparat kepolisian banyak yang tak berani mengusut kasus pagar laut, dikarenakan masih takut dengan atasannya.
"Kalau salah satunya bertindak duluan, dua di antaranya diam, tidak boleh mengganggu," katanya.
"Tapi ini sepertinya tidak berebutan pak, malah saling menahan ini sampai belum ada yang mengusut," ungkap salah satu pria dalam video.
"Makanya itu, saling takut kayaknya. Saya heran ini, aparat kita kok takut sama yang begitu," tegas Mahfud.
Mahfud menambahkan, Presiden bisa saja memberi instruksi tegas kepada salah satu institusi. Namun, dia mengungkap jika hal itu justru memalukan lantaran Presiden sendiri harus ikut turun tangan.
"Ya seharusnya tegas saja Presiden, kalau itu tindak pidana ya proses pidana. Meskipun itu sangat memalukan, kenapa hal yang begitu harus nunggu Presiden. Kan aparat penegak hukum bertindak sendiri. Sampai saat ini saya heran kenapa tidak ada kejelasan," tukasnya.
Pagar Laut Dibongkar
Sebelumnya, tim gabungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, hingga Polairud diketahui membongkar pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten sejak Rabu (21/1) silam.
Per Selasa (28/1) lalu, petugas gabungan pun dilaporkan telah membongkar lebih dari 18 kilometer pagar laut di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Setiap harinya, ada target pembongkaran yang ditetapkan yakni antara kisaran 3,5 hingga 5 kilometer.
Pembongkaran ini dilakukan karena keberadaan pagar laut dirasakan langsung dan sangat merugikan bagi nelayan di wilayah tersebut. Dengan adanya pembongkaran pagar laut, mampu memberikan akses berlayar bagi nelayan di pesisir Tangerang.
Tindakan tegas ini tak lain merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat di pesisir Kabupaten Tangerang yang dihebohkan dengan adanya pagar laut berbahan bambu. Disinyalir, pagar itu terbentang hingga 30,16 kilometer dan mencakup enam kecamatan hingga 16 desa di Kabupaten Tangerang.
Munculnya pagar bambu tersebut membuat para nelayan di sekitar Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, khawatir dengan mata pencahariannya. Selain telah menutup akses para nelayan, pagar juga melenyapkan ikan yang ada di tempat berdirinya bambu itu.
Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti mengenai kepemilikan secara menyeluruh dari 236 HGB yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian ATR/BPN di area pagar laut.