Plintat Plintut Jerman Kirim Senjata ke Israel Tapi Minta Jaminan Tak Digunakan buat Warga Sipil

Ekspor senjata Jerman ke Israel menurun drastis tahun ini, namun kanselir memastikan itu akan berlanjut.

Para pemimpin tingkat tinggi di Jerman dilaporkan telah memblokir penjualan senjata ke Israel. Namun, pihak Berlin menegaskan bahwa Israel tidak berada di bawah embargo senjata.

Hal ini disampaikan oleh seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut kepada POLITICO, yang mengonfirmasi sebagian dari laporan sebelumnya oleh tabloid Jerman, Bild.

Keputusan mengenai ekspor senjata harus disetujui oleh Dewan Keamanan Federal yang terdiri dari para menteri senior. Bild melaporkan bahwa Wakil Kanselir Robert Habeck dan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock, yang berasal dari Partai Hijau dan merupakan bagian dari pemerintahan koalisi Partai Sosial Demokrat yang dipimpin oleh Kanselir Olaf Scholz, menahan persetujuan ekspor senjata sambil menunggu jaminan dari Israel bahwa senjata Jerman tidak akan digunakan dalam tindakan genosida.

"Pengiriman senjata ke Israel harus mematuhi aturan hukum humaniter internasional," kata sumber tersebut, sebagaimana dikutip oleh POLITICO pada Rabu (15/10/2024).

"Permintaan komitmen ini penting karena pengadilan administratif Jerman dapat menghentikan proses tersebut."

Sesuai dengan Undang-undang Pengawasan Senjata Perang Jerman, pemerintah wajib memastikan bahwa senjata yang diekspor tidak digunakan untuk menyerang target sipil. Beberapa tuntutan hukum telah diajukan terhadap Jerman untuk menghentikan ekspor senjata.

"Bahaya ini harus diakui dan ditangani," tambah sumber tersebut.

Menurut otoritas kesehatan di Jalur Gaza, jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023 telah melebihi 42.000 orang. Meskipun pemerintah Jerman menegaskan tidak ada embargo senjata terhadap Israel, persetujuan untuk penjualan senjata mengalami penurunan yang signifikan tahun ini.

Dari Januari hingga 21 Agustus, Jerman hanya menyetujui ekspor senjata senilai 14,5 juta euro, di mana 2 persen merupakan senjata perang, sementara 98 persen berupa peralatan militer lainnya seperti helm, rompi pelindung, dan perangkat komunikasi.

Sejak Maret, Berlin belum memberikan persetujuan untuk ekspor senjata perang ke Israel. Pada tahun 2023, total persetujuan ekspor senjata Jerman mencapai 326,5 juta euro, yang sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar persetujuan terjadi setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Pada hari Kamis, Kanselir Scholz menginformasikan kepada anggota parlemen bahwa pengiriman senjata akan segera dilanjutkan.

"Kami telah menyediakan senjata dan ... kami telah mengambil keputusan di dalam pemerintahan untuk memastikan pengiriman lebih lanjut dalam waktu dekat," jelasnya.

Sebelumnya, seorang pejabat senior pemerintah Jerman memberikan alasan berbeda mengenai penurunan penjualan ke Israel, menyebutkan adanya kemacetan akibat perombakan Bundeswehr (angkatan bersenjata) dan fakta bahwa Jerman juga mengirim senjata ke Ukraina.

Pejabat tersebut menegaskan bahwa tidak ada embargo senjata resmi yang diterapkan.

Kewaspadaan Jerman meningkat setelah beberapa pemerintah Eropa menghadapi tantangan hukum terkait pengiriman senjata ke Israel atau memutuskan untuk membatasi pengiriman tersebut. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pekan lalu menyerukan penghentian pengiriman senjata yang kemungkinan digunakan di Jalur Gaza.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, juga mendukung seruan tersebut pada hari Jumat. Inggris telah menangguhkan beberapa penjualan senjata ke Israel, sementara Amerika Serikat (AS) menghentikan pengiriman satu jenis bom berat.

Meski begitu, kedua negara tersebut tetap membantu Israel dalam menembak jatuh rudal balistik Iran awal bulan ini. AS juga mengumumkan pengiriman sistem pertahanan rudal canggih (THAAD) ke Israel, bersama dengan puluhan tentara untuk mengoperasikannya.

Awal tahun ini, pengadilan Belanda memblokir ekspor komponen jet tempur F-35 ke Israel karena kekhawatiran bahwa pesawat tersebut akan digunakan untuk menyerang sasaran sipil.