Potret Lawas Jenderal Dudung saat Bertugas di Aceh Lawan GAM, Pangkatnya Masih Mayor
Momen saat Kepala Staf Angkatan Darat (kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman masih berpangkat mayor dan bertugas berantas Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Momen saat Kepala Staf Angkatan Darat (kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman masih berpangkat mayor dan bertugas di Aceh.
Potret Lawas Jenderal Dudung saat Bertugas di Aceh Lawan GAM, Pangkatnya Masih Mayor
Video lawas merekam potret Kasad ketika sedang bertugas melawan GAM di Aceh dibagikan oleh akun Instagram @infokomando.official
Jenderal Dudung Abdurachman menjadi satu dari banyak prajurit yang pernah diterjunkan melawan gerakan bersenjata GAM di Aceh. Pada saat itu, Dudung yang masih berpangkat Mayor diberi tugas memimpin prajuritnya untuk melumpuhkan anggota GAM. Berikut potretnya:
Dalam video yang dibagikan, memperlihatkan momen ketika Dudung tengah diwawancara usai anak buahnya berhasil melumpuhkan dua anggota GAM.
Pada saat ditugaskan di Aceh, Dudung masih berpangkat Mayor.
Saat itu, ia diminta memimpin beberapa prajurit TNI.
"Flashback, Jenderal Dudung yang saat itu masih berpangkat Mayor diwawancarai oleh stasiun TV Swasta terkait keberhasilan anak buahnya menembak mati dua anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM)," tulis keterangan unggahan.
Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
GAM dibentuk oleh Hasan di Tirto pada 4 Desember 1976.
Gerakan ini muncul lantaran adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dan GAM.
Untuk mengatasi GAM, pemerintah pernah melancarkan serangan besar-besaran tahun 2003 di Aceh. Konflik tersebut berlangsung sejak 1976 sampai 2005 yang menjatuhkan setidaknya 15.000 jiwa.
GAM akhirnya membubarkan diri pada tahun 2005 setelah melakukan perjanjian damai dengan pemerintah Indonesia.
Ini terjadi tepat satu tahun setelah bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh pada 26 Desember 2004 silam.
Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional.
