2019, Infrastruktur Kerakyatan Tetap Jadi Prioritas Pemerintah
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas pemerintah pada 2019 di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.
"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (30/12).
Dia menganggap, kebutuhan infrastruktur perumahan di Indonesia masih tinggi. Untuk memenuhinya, sambungnya, tidak dapat hanya melalui dana APBN, namun juga kerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Setiap tahunnya, Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia," lanjut Basuki.
Melalui program BSPS, Kementerian PUPR memberikan bantuan ini salah satunya kepada 3.813 unit rumah yang ada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bantuan uang infrastruktur sebesar Rp 15 juta diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumahnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki mengatakan, Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca SelengkapnyaMa'ruf menyampaikan hal tersebut berkaitan dengan komitmen pemerintah dalam membangun dan merevitalisasi pasar rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 kilometer (km) untuk mengurangi biaya logistik.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyebut capaian tersebut sudah 70 persen dari target 125 PSN yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR.
Baca SelengkapnyaKegiatan PKT non rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Baca SelengkapnyaBanyuwangi menerapkan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera untuk tenaga kerjanya.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaPrioritas Prabowo saat ini memperkuat ketahanan pangan, khususnya beras.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.
Baca Selengkapnya