Follow
Bank Indonesia Luncurkan Standar Nasional Open API di Juni 2022
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) tahap awal pada Juni 2022. Implementasi SNAP merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka mengakselerasi open API atau Application Programming Interface di area sistem pembayaran.
Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Retno Ponco Windarti mengatakan, implementasi SNAP bakal dilakukan secara bertahap dengan prioritas awal untuk 16 pelaku industri yang terlibat dalam penyusunan program bersama BI.
"Bagi jasa pembayaran yang tidak terlibat dalam penyusunan SNAP namun telah kembangkan open API, pembayaran wajib implementasi SNAP di Desember 2022. Pengguna layanan dari sektor UMKM dan nirlaba diberikan kesempatan untuk integrasi paling lambat Juni 2025," jelasnya dalam sesi webinar, Jumat (3/12).
-
Siapa yang terlibat dalam inisiatif ini? Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa RSA UGM telah berkoordinasi dengan banyak pihak seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dinas pariwisata, dan rumah sakit lainnya yang ada di Yogyakarta.'RSA UGM juga berinisiasi untuk membentuk Health Tourism Board yang bertugas untuk melakukan sertifikasi terkait medical tourism,' ujar Lutfhi.
-
Siapa yang dilibatkan dalam program padat karya? Pada setiap awal pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur, pihaknya sudah memberikan data KK (kepala keluarga) miskin kepada kelompok untuk dilibatkan dalam pekerjaan padat karya.
-
Bansos apa saja yang akan disalurkan? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Apa program yang diinisiasi APINDO? Ida Fauziyah juga mengapresiasi program Gerakan 1.000 Pengusaha Mengajar.
-
Kapan kebijakan ini akan diterapkan ? Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada tahun 2025, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi.
-
Kenapa BRI Prioritas hadir? Sebagai informasi, layanan BRI Prioritas ini hadir untuk memberikan solusi bagi nasabah dalam memproteksi, mengembangkan, dan meneruskan kekayaan.
Retno menjamin, implementasi SNAP akan menjamin standar teknis dan keamanan, seperti isu kebocoran data, serangan siber, hingga perlindungan data pribadi.
"Lewat SNAP BI melakukan standardisasi, maka aspek keamanan, aspek standarisasi data, spesifikasi teknis, dan tata kelolanya distandar," ujar dia.
Namun, BI tidak mewajibkan setiap pelaku industri perbankan, financial technology (fintech) dan e-commerce untuk terhubung ke dalam SNAP.
Tujuan peluncuran SNAP adalah untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Sehingga mampu menyediakan layanan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal.
"Antara bank dengan fintech, fintech dengan e-commerce, bank dengan e-commerce, itu semua diserahkan ke masing-masing untuk membuka diri," tukas Retno.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bank Indonesia menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Baca Selengkapnya
Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada debitur.
Baca Selengkapnya
INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca Selengkapnya
Inovasi pembayaran tersebut dirancang dalam rangka fasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran
Baca Selengkapnya
Langkah pengembangan CCP sebagai infrastruktur pasar keuangan (IPK) ini merupakan pemenuhan amanat UU PPSK.
Baca Selengkapnya
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan penyedia teknologi keuangan digital mendorong perkembangan transaksi digital di pusat perbelanjaan.
Baca Selengkapnya
Anas mengungkapkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendatangi kantornya untuk dijelaskan perihal SPBE.
Baca Selengkapnya
Inisiatif ini, kata Okki, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang sudah mendaftar di aplikasi PINTAR bisa menukar uang maksimal Rp4 juta per orang.
Baca Selengkapnya
Dengan ini, layanan pembayaran QRIS bisa dipakai di Vietnam.
Baca Selengkapnya
Dalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca Selengkapnya