Bos BKPM Klaim Telah Selesaikan Investasi yang Terhambat Senilai Rp128 Triliun

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sebanyak 24 perusahaan siap berinvestasi sebesar Rp708 triliun ke berbagai sektor usaha di Indonesia. Namun, investasi tersebut hanya berakhir pada level komitmen, sebab hambatan berinvestasi di Indonesia terlalu besar.

Meski demikian, sejak menjabat sebagai Kepala BKPM dua bulan lalu, pihaknya telah menyelesaikan Rp128 Triliun potensi investasi tersebut. Seperti hari ini, BKPM menyelesaikan sengketa lahan antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan Lotte Chemical yang bernilai investasi USD 4,2 M.

"Kemarin juga PLTU di Jawa Barat itu juga selesai kan itu investasinya Rp37 triliun jadi hampir 2 bulanan ini kami dari BKPM udah bisa merealisasikan bersama dengan tim BKPM dan kejaksaan sekitar Rp128 triliun. Potensi investasi yang 2020 mulai realisasi. Jadi utang saya dari Rp700 triliun masih ada Rp500 triliun," kata Bahlil, di kantornya, Jakarta, Jumat (13/12).

Penyelesaian-penyelesaian potensi investasi yang terhambat tersebut akan dilakukan dengan melibatkan kejaksaan agung. "Besok kita akan selesaikan kasus investasi dengan potensi Rp60 triliun di Batam itu terkait dengan pengelolaan kawasan industri di 1 Pulau," ujarnya.

Adapun permasalahan yang paling banyak ditemui adalah terkait lahan, perizinan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum selesai dan masih banyak lagi. "Kami sudah kerjasama kan dengan Kejaksaan untuk menyelesaikan itu termasuk dalam angka Rp700 triliun (potensi investasi yang terhambat)," ujarnya.

Tambahan Investasi

Bahlil mengaku, belum tahu persis kapan kira-kira Rp500 triliun sisa potensi investasi lainnya dapat diselesaikan. Sebab pada banyak kasus hal itu melibatkan pemerintah daerah setempat, yaitu Gubernur dan Bupati karena menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kalau ditanya berapa lama ini kan terkait dengan RTRW juga, jadi Rp500 triliun yang tersisa itu masih terkait dengan RT/RW yang mana itu kewenangan Bupati terkait dengan Perda Gubernur," ujarnya.

Namun demikian, dia mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi target penyelesaian investasi terhambat tersebut rampung di tahun 2020. "Kami dikasih target oleh pak presiden tidak boleh lebih dari 2020 target presiden paling lambat bulan 7 harus clear, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang menjadi perintah presiden kepada kami," tutupnya.