Buka-bukaan Sri Mulyani Beri Anggaran Besar untuk Lampung, Jalanan Tetap Rusak Parah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mendatangi jalan rusak di Provinsi Lampung yang viral beberapa waktu lalu. Usai melakukan kunjungan kerja tersebut, Presiden menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.

Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berbagai instrumen negara lainnya. Dari APBN pemerintah menyalurkan anggaran Rp402,44 miliar. Anggaran ini digelontorkan untuk pembangunan jalan sepanjang 231,9 Km di seluruhnya provinsi Lampung.

"Transfer dana dari Pusat ke Pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Lampung mencapai Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan," tulis Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, dikutip Selasa (9/5).

Pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran melalui APBD 2023 untuk infrastruktur di Provinsi Lampung. APBD 2023 mengalokasikan sebesar Rp2,16 triliun untuk pembangunan jalan di seluruh kabupaten, kota dan provinsi Lampung sepanjang 1.298,1 km.

"Program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun," kata Sri Mulyani.

Dari anggaran tersebut khusus untuk infrastruktur di Provinsi Lampung sebesar Rp886,8 miliar.

Pemerintah pusat juga menganggarkan dana pembangunan infrastruktur untuk tol Sumatera yang melintasi Lampung dengan instrumen Penyertaan Modal Negara (PNM) dan jaminan pemerintah pada PT Hutama Karya.

Untuk ruas Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Panjang 140 km) - pemerintah memberikan dukungan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp22,09 triliun.

Kemudian untuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang 189 km. Pemerintah memberikan PNM sebesar Dukungan Pemerintah dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan jaminan pemerintah sebesar Rp14,37 triliun.

Selain itu, pemerintah memberikan pendanaan lahan oleh BLU LMAN dalam bentuk pembebasan lahan. Pertama untuk Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp3,75 triliun. Kedua, Terbanggi Besar - Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun.

Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas nasional tahun ini. Sumber dananya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah dalam bentuk pajak.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," pungkasnya. (mdk/idr)