Bukan untuk Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Akhirnya Ungkap Tujuan Efisensi Anggaran Rp306 Triliun
Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat berkurang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait kebijakan pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp306 triliun.
Sri Mulyani menyebut, kebijakan penghematan anggaran tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah (spending better) hingga menutup celah korupsi. Hal ini sebagaimana arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo sudah berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin spending ini lebih efisiensi, lebih bersih, dan fokus terutama dalam menjaga kebutuhan orang," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum (IMF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2).
Dia menjelaskan, melalui kebijakan penghematan negara kegiatan belanja dari masing-masing Kementerian/lembaga dapat lebih terkontrol. Termasuk untuk kegiatan operasional menteri.
"Kita mengimplementasi dalam hal ini efisiensi budget di seluruh ministry (Kementerian), dan kita melihat dengan lebih detail kenapa, dan bagaimana, dan berapa banyak yang mereka menghabiskan, dan mereka meminta budget untuk program mereka serta untuk aktivitas ministry," beber dia.
Melalui penghematan anggaran, kementerian/lembaga didorong lebih kreatif untuk memperoleh pendapatan. Melalui cara ini diharapkan beban APBN dapat lebih berkurang.
"Anda semua sangat tahu bahwa Presiden Prabowo menargetkan ekonomi 8 persen, dan untuk kita mencapai perkembangan yang lebih tinggi ini, tidak bisa hanya menggunakan beberapa alat yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas Indonesia," katanya.
Sri Mulyani tidak menyinggung efisiensi atau penghematan anggaran untuk biayai program makan bergizi gratis.
Prabowo Pangkas Anggaran Rp306 Triliun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini soal efisiensi anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Langkah ini mencakup pengurangan belanja kementerian/lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah, dengan tujuan utama mendukung program-program pemerintah yang berdampak cepat.
Terkait instruksi ini, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menuturkan, instruksi efisiensi belanja Kementerian dan Lembaga ini berpotensi mempengaruhi konsumsi masyarakat.
"Khususnya belanja di daerah yang memang karena konsumsi daerah tersebut bergantung pada dana pemerintah pusat,” kata Josua dalam acara PIER Economic Review 2024, Senin (10/2/2025).
Selain itu, menurut Josua proyek-proyek yang didanai anggaran ini akan mempengaruhi tenaga kerja di sektor tersebut sehingga itu konsekuensinya. Meskipun begitu, jika efisiensi anggaran ini dialokasikan kepada sektor lain tentunya juga dapat memberikan efek beruntun terutama pada sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Relokasi Anggaran untuk Makan Siang Gratis
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi berharap bahwa pemerintah sudah ada mitigasi efek efisiensi anggaran atau penghematan anggaran yang tengah dilakukan pemerintah tingkat pusat sampai daerah, terutama terkait efeknya pada pertumbuhan ekonomi.
Menurut Yogi, efisiensi pada beberapa pos anggaran yang kemudian direalokasi ke program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat pusat dan di tingkat daerah sangatlah baik. Namun harus dihitung dengan baik efeknya pada kinerja perekonomian.
"Kebijakan efisiensi yang dilandasi Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, menurut saya tindakan yang sangat excellent, tidak pernah dilakukan pemimpin sebelumnya dan memiliki keberpihakan kepada rakyat. Namun efeknya juga saya harap telah dipertimbangkan," ujar Yogi seperti ditulis Antara.
Pasalnya, lanjut Yogi, bagaimanapun efisiensi ini nantinya berimplikqsi pada beberapa sektor yang selama ini juga hampir bergantung pada belanja pemerintah seperti hotel, restoran dan UMKM.
"Misalnya perjalanan dinas, yang menjadi penyumbang untuk pariwisata. Nah ini kan juga meningkatkan ekonomi lokal. Karenanya saya harap ada kehati-hatian," ucapnya.
