Dampak Perang, Masyarakat di Negara Berkembang Terancam Kelaparan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan isu pangan dalam sesi kedua KTT G7 di Elmau, Jerman. Dia menjelaskan, ratusan juta rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan akibat krisis pangan yang timbul sebagai dampak perang.

"Presiden menyampaikan rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diberikan secara virtual, Jakarta, dikutip Antara, Selasa (28/6).

Menlu Retno mengatakan, Presiden Jokowi mencatat ada 323 juta orang pada 2022 menghadapi kerawanan pangan akut, berdasarkan data dari UN World Food Programme. Padahal pangan merupakan permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar.

Perempuan dan keluarga miskin menjadi pihak yang paling terkena dampaknya akibat kekurangan pangan. Oleh karena itu, Presiden meminta negara-negara G7 dan G20 dapat berupaya bersama dalam mengatasi krisis pangan.

"Di akhir sambutannya di sesi kedua, Presiden menegaskan bahwa (negara) G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini mulai sekarang," imbuhnya.

Selain menghadiri KTT G7 sebagai partner countries, Presiden Jokowi juga melakukan sekitar 9 pertemuan bilateral dengan pimpinan negara diantaranya India, Prancis, Kanada, Jerman, Inggris, Jepang, Uni Eropa, serta pejabat IMF. Isu terkait rantai pasok pangan dunia pun tidak luput dibahas oleh Presiden Jokowi di hampir semua pertemuan bilateral itu.

Menurut Kepala Negara, dunia tidak memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang disebabkan dari kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pangan serta pupuk. Dalam sejumlah pertemuan bilateral itu, Presiden Jokowi sangat jelas membawa suara negara-negara berkembang, sebagai yang paling terdampak krisis pangan dari perang di Ukraina.

"Jika dunia tidak bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka yang paling merasakan dampaknya adalah ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk negara berkembang," kata Presiden Jokowi seperti dikutip Menlu Retno.