Dirut PLN Resmikan Rumah Bersama Transisi Energi Indonesia, Ini Tujuannya
Rumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.
Rumah bersama ini akan dijadikan tempat instansi pemerintah berkumpul untuk percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT).
Dirut PLN Resmikan Rumah Bersama Transisi Energi Indonesia, Ini Tujuannya
Dirut PLN Resmikan Rumah Bersama Transisi Energi Indonesia, Ini Tujuannya
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meresmikan rumah bersama transisi energi Indonesia atau Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office.
Rumah bersama ini akan dijadikan tempat instansi pemerintah berkumpul untuk percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT).
"Kita melihat bahwa dengan adanya rumah bersama ini mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa agar bisa menjadi bagian untuk menjalani transition of energy (transisi energi)," kata Direktur Utama PLN, Darmawan
Prasodjo dalam acara Peresmian Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).
Darmawan menyampaikan, rumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.
Tujuannya mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang. Bahkan, bisa lebih cepat dari target tersebut untuk mengatasi permasalah iklim.
"Dan di sinilah ada clearing house, baik itu dari sudut pandang kebijakan, dari sudut pandang teknis, dari komersial, dan juga dari korporasi," ucap Darmawan.
Darmawan mengatakan, kementerian/lembaga terkait telah mendapatkan tugas untuk mendukung percepatan transisi EBT di Indonesia.
Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan menyiapkan kerangka besar hingga Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran melalui APBN.
"Ada aspek dari Kemenko Marves dalam kerangka dan Kemenko Perekonomian dalam kerangka makroekonomi, hubungan internasional, dan kemudian juga dalam Kementerian Keuangan dalam alokasi budget bagaimana mempengaruhi dari postur APBN, dan tentu saja dari Kementerian BUMN bagaimana dampak terhadap financial, commercial viability (kelayakan komersial), dari BUMN tersendiri," ujar Darmawan.
Dia mengungkapkan, saat ini, Indonesia tengah membutuhkan dukungan pembiayaan dari internasional bagi percepatan transisi EBT.
Seperti kesepakatan komitmen pendanaan suntik mati PLTU batu bara dari kelompok negara maju yang tergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Tentu saja ini banyak sekali platform internasional yang menjadi bagian kekuatan dari transition of energy. Ada JETPI, Just Energy Transition Partnership, kemudian ada AZEC dari Jepang ASEAN Zero Emission Community, kemudian juga dari berbagai dunia internasional dan ini perlu clearing house," ucap Darmawan.
Menurutnya, dukungan pembiayaan internasional diperlukan lantaran permasalahan perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.
Dengan ini, bantuan pembiayaan internasional diperlukan untuk percepatan transisi EBT di Indonesia.
"Karena ini adalah global climate change. Ini adalah permasalahan global," pungkas Darmawan.
