DPR Minta WTO Pro Negara Berkembang dan Terbelakang

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Organisasi parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union/ IPU) dan Parlemen Eropa menyelenggarakan Sesi ke-51 Steering Committee Konferensi Parlemen tentang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO), yang diselenggarakan pada 25-30 April 2023 di Brussels, Belgia.

Konferensi tersebut mewadahi aksi parlemen dunia untuk mengawasi dan memberi masukan terkait kebijakan perdagangan internasional yang diterbitkan WTO. Hadir sebagai delegasi DPR RI, Anggota Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan WTO untuk adopsi kebijakan perdagangan global yang menghormati dan mendukung kemajuan negara berkembang dan negara terbelakang di pasar perdagangan internasional.

“Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO tahun lalu sangat kami apresiasi karena mampu menghasilkan banyak kesepakatan penting. Seperti, Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama, kesepakatan fleksibilitas hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi terkait vaksin COVID-19, dan mandat untuk mereformasi kelembagaan WTO. Namun, tentu masih banyak catatan yang perlu kami sampaikan untuk dicapai pada Konferensi ke-13 mendatang,” ungkap Puteri yang menanggapi paparan Direktur Jenderal WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala terkait perkembangan kebijakan terbaru WTO, Kamis (27/4).

Orang lain juga bertanya?

Dalam pidato tanggapannya, Puteri juga menyebut peran vital parlemen dalam mendorong tercapainya kesepakatan WTO yang adil, saling menghormati, dan saling menguntungkan, terlebih bagi negara berkembang dan negara terbelakang.

“Kemudian, di tingkat nasional, setiap parlemen dan pemerintah negara anggota harus dapat bekerja sama untuk meratifikasi dan melaksanakan kesepakatan WTO ke-12 kemarin, termasuk DPR RI. Khususnya, kami sangat menantikan tercapainya kesepakatan tahap dua Perjanjian Subsidi Perikanan. Antar negara pun, parlemen harus berkolaborasi untuk mendorong pemerintah negara anggota mencapai kesepakatan, khususnya untuk memperluas waiver HKI agar mencakup skema diagnosis dan terapi COVID-19,” jelas Puteri.

Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan WTO dan parlemen negara sahabat untuk mencapai kesepakatan yang dilandasi norma-norma internasional, seperti prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda yang merefleksikan kapabilitas dan karakteristik unik setiap negara. Serta, memperhatikan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.

“Kami pertegas agar Konferensi tingkat Menteri ke-13 nanti mempertimbangkan pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas dalam proses negosiasi dan penyusunan kesepakatan mendatang,” tutup Puteri.

Delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon yang didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin, Agustina Wilujeng, dan Linda Megawati. (mdk/hrs)