DPR sebut kontrak baru ONWJ tak sesuai skema gross split
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) dan Pertamina telah menandatangani perpanjangan kontrak blok ONWJ dengan skema gross split. Blok migas ini diklaim menjadi yang pertama menggunakan sistem pembagian gross split sejak peraturan ini ditandatangani.
Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian menyebut, perpanjangan kontrak bagi hasil Blok Offshore North West Java (ONWJ) tidak sesuai dengan aturan gross split sebenarnya. Sebab, kontraktor mendapatkan bagi hasil 63 persen dan pemerintah 37 persen."Ini kontrak blok ONWJ diputuskan kontraktor 63 persen pemerintah 37 persen. Baru mulai saja sudah beda dengan Permen (peraturan menteri) soal gross split," kata Ramson diskusi Energi Kita di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Minggu (22/1).
Ramson mengatakan, perpanjangan kontrak bagi hasil Blok ONWJ menguntungkan kontraktor karena mendapatkan hasil yang cukup besar. Dia menilai pemerintah tak konsisten dalam menjalankan Permen ESDM tersebut. "Menguntungkan mereka karena ini sudah perpanjangan, yang sulit kita tidak tahu jadi mereka enak juga dibuat tinggi begitu," ujarnya.Pihaknya bakal memanggil Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wamen ESDM Arcandra Tahar untuk menjelaskan pembagian hasil yang tertuang dalam Permen ESDM tersebut. Supaya Permen ESDM itu tak menyimpang dalam perpanjangan kontrak.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang dirugikan akibat Permendag 36 tahun 2023? Benny menyadari bahwa peraturan dari Kemendag dan Peraturan Menteri Keuangan ini menyasar kepada importir bermodal besar yang nakal memasukkan barang berjumlah besar, bernilai tinggi untuk dijual kembali ke Indonesia. 'Contohnya seperti orang bervisa turis, yang memasukkan barang mewah seperti motor mewah, spare part modif, tas branded, dan sebagainya. Tetapi pada praktiknya, para Pekerja Migran Indonesia yang membawa barang-barang harian selalu terkena imbasnya,' ucapnya.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang menjadi pencapaian Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan? Blok Rokan mencatatkan lifting migas sekitar 59 juta barel selama tahun 2023. Pencapaian ini merupakan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 57,3 juta barel.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
"Pak Menteri ESDM belum menyampaikan ke DPR. Saya dengar Permen gross split 52 persen kontraktor, 48 persen pemerintah, ini pembagian benar enggak?," kata dia.
Untuk diketahui, Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) adalah operator dari Kontrak Bagi Hasil Blok ONWJ di bawah manajemen SKK Migas, yang dimiliki oleh Pertamina sejak bulan Juli 2009.
Wilayah operasi PHE ONWJ mencakup area sekitar 8.300 kilometer persegi di Laut Jawa yang terletak di utara Kepulauan Seribu sampai perairan utara Cirebon.
Fasilitas yang dioperasikan PHE ONWJ terdiri dari lebih dari 200 struktur platform, 404 jaringan pipa bawah laut sepanjang 1.900 kilometer.
Tahun 2016, produksi PHE ONWJ telah mencapai tingkat produksi minyak 35,8 ribu barel per hari dan produksi gas sebesar 155 MMSCFD (juta kaki kubik per hari). Produksi minyak dan gas bumi PHE ONWJ disalurkan seluruhnya untuk kebutuhan dalam negeri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Raup Untung Rp6,8 Triliun, Jasa Marga Bagi-Bagi Dividen Rp274 Miliar ke Pemegang Saham
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaDia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaPutusan itu dibuat dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian atas aspek makro ekonomi dan geopolitik di awal 2024 ini.
Baca SelengkapnyaSaat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca Selengkapnya