DPR Soroti Anggaran Subsidi Pupuk Terus Turun dalam 5 Tahun

Merdeka.com - Sejumlah fraksi DPR-RI menyoroti anggaran subsidi pupuk yang dialokasikan pemerintah dalam 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2019, anggaran subsidi pupuk terus mengalami penurunan.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Fauzi Amru menyebut sejak tahun 2019 sampai 2023 terjadi penurunan anggaran subsidi pupuk hingga Rp10 triliun.

"Dalam 5 tahun belakangan subsidi pupuk berkurang, kurang lebih hampir 10 triliun," kata Fauzi dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024 di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Dia membeberkan pada tahun 2019 pemerintah menganggarkan dana subsidi pupuk sebesar Rp34,4 triliun. Di tahun 2020 turun menjadi Rp31 triliun. Lalu di tahun 2021 turun lagi menjadi Rp29,1 triliun.

Di tahun 2022 anggaran subsidi pupuk kembali turun menjadi Rp25,3 triliun. Termasuk tahun 2023 ini, subsidi pupuk hanya Rp24 triliun.

Hal yang sama juga diungkapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Lewat juru bicaranya, Muhammad Aras, Fraksi PPP menilai selama pandemi covid-19 berlangsung sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap tumbuh positif.

Ketika Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020, sektor pertanian konsisten mengalami pertumbuhan positif. Sektor ini tumbuh 1,8 persen dibandingkan tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan pada 2021 sebesar 1 persen.

"Artinya sektor pertanian dinilai mampu menjadi salah satu pengungkit dalam pertumbuhan ekonomi nasional," kata Aras dalam kesempatan yang sama.

Sayangnya pertumbuhan positif tersebut tidak mendapat dukungan yang optimal dari pemerintah sejak tahun 2019. Tercermin dari anggaran subsidi yang terus dipangkas pemerintah.

"Namun ironisnya sejak tahun 2019 anggaran sektor pertanian terus Mengalami penurunan. Padahal kita tahu bahwa sektor pertanian berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani," kata dia.

Dia melanjutkan, pertanian menjadi salah satu sektor kunci dalam perekonomian domestik. Terutama untuk mendorong ketahanan pangan nasional serta mengantisipasi krisis pangan global.

Maka, Fraksi PPP minta pemerintah melalui APBN lebih berpihak pada pelaku usaha pertanian utamanya petani kecil dengan memberikan dukungan fiskal untuk petani dan nelayan serta sektor pertanian secara luas.

"Fraksi PPP juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran pupuk bersubsidi," kata dia.