Gelar rapat soal garam, pemerintah enggan komentar soal impor

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengumpulkan sejumlah perwakilan kementerian untuk melakukan rapat koordinasi mengenai garam. Salah satu menteri yang terlihat menghadiri rapat tersebut adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Kabinet dan Badan Pusat Statistik hanya dihadiri oleh masing-masing perwakilan.

Menteri Darmin dalam kesempatan tersebut belum dapat menjelaskan lebih lanjut apa saja yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Dia menolak mengomentari terkait rencana pemerintah melakukan impor garam industri sebanyak 3,7 ton tahun ini.

Orang lain juga bertanya?

"(Rapat kali ini akan membahas mengenai impor garam?) Belum tahu, coba saja saya lihat dulu," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Senada dengan Menteri Darmin, Menteri Perdagangan Enggartiasto lukita juga menolak mengomentari pertemuan tersebut. "Kita diundang ya kita datang, soal pembahasannya apa, tanya sama yang mengundang," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan izin impor garam untuk keperluan bahan baku industri dalam negeri sebanyak 2,37 juta ton kepada 21 perusahaan. Penerbitan tersebut atas dasar alokasi yang disepakati dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Kami telah menerbitkan persetujuan impor garam industri sebanyak 2,37 juta ton," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (24/1).

Dia menambahkan impor tersebut merupakan bagian dari alokasi impor garam industri pada 2018 sekitar 3,7 juta ton. Selain itu, sebanyak 17 industri lain termasuk aneka pangan juga telah mengajukan izin importasi garam sekitar 663 ribu ton.

Nantinya, garam industri tersebut diperuntukkan bagi sektor industri dalam negeri seperti farmasi dan kosmetik, chlor alkali plan (CAP) untuk pembuatan bahan kimia yang diperlukan oleh industri, dan pengasinan ikan.

(mdk/azz)