Hanif: BLK fokus bikin pelatihan kerja sesuai kebutuhan daerah
Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong agar pelatihan kerja bisa diakses oleh masyarakat secara masif. Langkah ini, selain membuka informasi terkini terkait pelatihan juga menguatkan mutu lembaga pelatihan kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK).
Saat ini sudah ada program reorientasi, revitalisasi, dan rebranding BLK. Program ini ditujukan untuk mempercepat proses dan masifikasi produksi sumber daya manusia yang berkompeten di beberapa bidang kejuruan prioritas.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri memerintahkan, Forum Komunikasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Industri di daerah, harus menjadi penentu fokus pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja setempat.
-
Bagaimana Kemnaker mentransformasi BLK? Melalui Transformasi BLK ini kami tidak hanya mengubah nama BLK menjadi BPVP dan BBPVP semata, namun lebih dari itu kami juga melakukan penguatan program pelatihan, sarana dan prasarana, hingga kolaborasi dengan dunia usaha dan industri,“ kata Menaker menjelaskan.
-
Kapan Kemnaker mulai membangun BLK Komunitas? BLK Komunitas Menaker mengemukakan, sejak 2017 hingga akhir 2022, Kemnaker telah membangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas peserta pelatihan sebanyak 225.420 orang.
-
Kenapa Kemnaker bangun BLKK? Melihat hal tersebut lanjut Menaker, pihaknya telah berupaya untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM, salah satunya melalui Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK).
-
Apa tujuan utama Kemnaker membangun BLK Komunitas? “Kemnaker akan terus membangun BLK Komunitas karena BLK Komunitas ini menjadi salah satu sarana penting dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia,“ kata Menaker pada acara Sosialisasi BLK Komunitas di Jakarta pada Sabtu (19/8/2023).
-
Bagaimana Kemnaker evaluasi BLKK? Ia menjelaskan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas.
-
Mengapa Kemnaker terus melakukan pembenahan? Pembenahan dilakukan agar dapat merespons segala tantangan dan tuntutan ketenagakerjaan yang sangat dinamis.
"Dibutuhkan sistem informasi pasar kerja yang kuat yang bisa menunjukkan skala prioritas dan juga bidang-bidang prioritas dari pengembangan SDM nantinya," katanya.
Ia menegaskan, pihaknya terus berupaya menggandeng berbagai pihak di dalam ataupun luar negeri untuk menyukseskan program prioritasnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
"Pelbagai kerja sama baik dalam tahap pembahasan intensif maupun penjajakan tengah dilakukan Kemnaker untuk memuluskan pelaksanaan program 3R BLK," ujarnya. (mdk/ibs)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemnaker berupaya meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM, salah satunya melalui BLKK.
Baca SelengkapnyaBerdirinya Satpel BLK Karimun, sebagai perwujudan dari implementasi transformasi BLK.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemnaker, Anwar Sanusiberharap Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung dapat menjadi rumah latih yang memberi inspirasi.
Baca Selengkapnyamendukung langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus meningkatkan kompetensi SDM.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida Fauziyah, meresmikan Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam.
Baca SelengkapnyaKehadiran Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BLK Batam diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaIni untuk mendukung penyiapan tenaga kerja lokal untuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP).
Baca SelengkapnyaKunjungan ini dalam rangka memastikan program pengembangan SDM berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAfriansyah Noor mengatakan tiga paket pelatihan digelar di BBPVP Medan.
Baca SelengkapnyaSosialisasi dilakukan agar masyarakat luas mengetahui dan mendapatkan manfaat dari BLK Komunitas.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Bontang, Najira mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi pelatihan kerja yang digelar oleh Disnaker Bontang.
Baca SelengkapnyaPasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi punya perhatian khusus terhadap persoalan ketenegakeraan.
Baca Selengkapnya