Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung

Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung

Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung

Kemudian melanjutkan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung, serta meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.

Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung

PT Hutama Karya (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 dari Cadangan Investasi sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Palembang - Betung.


"Permohonan PMN Tahun Anggaran 2024 dari Cadangan Investasi untuk Hutama Karya adalah sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan untuk Ruas Tol Palembang - Betung," kata Direktur Utama, Budi Harto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/7).

Budi Harto mengatakan, urgensi dari pemenuhan PMN ini adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).


Kemudian melanjutkan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung, serta meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.

Manfaat PMN ini adalah meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi, meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya JTTS, serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor JTTS.

"Kebutuhan investasi ruas Tol Palembang-Betung adalah sebesar Rp15,47 triliun yang direncanakan sepenuhnya didanai oleh ekuitas. Ruas Palembang - Betung ditargetkan selesai pada triwulan III tahun 2025 dengan indikasi kelayakan internal rate of return (IRR) sebesar 6,77 persen," kata Budi Harto.


Hutama Karya telah menerima Rp13,42 triliun pada PMN tahun anggaran 2024 periode I dan kekurangannya dipenuhi dengan pengajuan PMN TA 2024 periode II dari Cadangan Investasi sebesar Rp1 triliun.

Dengan tambahan PMN sebesar Rp1 triliun ini akan mendorong progres pembangunan ruas Tol Palembang-Betung yang berpotensi sepanjang 64 km.


"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dengan menggandeng konsultan eksternal, pembangunan Ruas Tol Palembang-Betung layak secara ekonomi dan akan memberikan multiplier effect antara lain penurunan biaya logistik, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya pendapatan daerah yang membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional," ujar Budi Harto.

Penambahan PMN ke Hutama Karya tahun anggaran 2024 sebesar Rp1 triliun akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penugasan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang - Betung.


Manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN kepada Hutama Karya diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan negara.

Manfaat dari sisi perusahaan, dengan penambahan PMN sebesar Rp1 triliun pada tahun 2024 akan membuat struktur permodalan lebih kuat dalam rangka menyelesaikan penugasan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan pengembangan usaha.

Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?
Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?

Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun

Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?

Ini penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Habiskan Rp26 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara di Sepanjang 2023
Pemerintah Habiskan Rp26 Triliun untuk Bangun IKN Nusantara di Sepanjang 2023

Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp407 Triliun Sepanjang 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp407 Triliun Sepanjang 2023

Sri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.

Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Baca Selengkapnya
Mendag Zulkifli Hasan Minta Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun untuk 2025
Mendag Zulkifli Hasan Minta Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun untuk 2025

Usulan tambahan pagu indikatif Kemendag tahun 2025 pun diharapkan menjadi Rp4 triliun.

Baca Selengkapnya