![Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/2/1719897018085-h7k4k.jpeg)
Hutama Karya Minta Penyertaan Modal Negara Rp1 Trilun untuk Bangun Tol Palembang-Betung
Kemudian melanjutkan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung, serta meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.
Kemudian melanjutkan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung, serta meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.
PT Hutama Karya (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 dari Cadangan Investasi sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan Ruas Jalan Tol Palembang - Betung.
"Permohonan PMN Tahun Anggaran 2024 dari Cadangan Investasi untuk Hutama Karya adalah sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan untuk Ruas Tol Palembang - Betung," kata Direktur Utama, Budi Harto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/7).
Budi Harto mengatakan, urgensi dari pemenuhan PMN ini adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Kemudian melanjutkan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung, serta meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.
Manfaat PMN ini adalah meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi, meningkatkan potensi penerimaan fiskal sebagai dampak terbangunnya JTTS, serta mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sepanjang koridor JTTS.
"Kebutuhan investasi ruas Tol Palembang-Betung adalah sebesar Rp15,47 triliun yang direncanakan sepenuhnya didanai oleh ekuitas. Ruas Palembang - Betung ditargetkan selesai pada triwulan III tahun 2025 dengan indikasi kelayakan internal rate of return (IRR) sebesar 6,77 persen," kata Budi Harto.
Hutama Karya telah menerima Rp13,42 triliun pada PMN tahun anggaran 2024 periode I dan kekurangannya dipenuhi dengan pengajuan PMN TA 2024 periode II dari Cadangan Investasi sebesar Rp1 triliun.
Dengan tambahan PMN sebesar Rp1 triliun ini akan mendorong progres pembangunan ruas Tol Palembang-Betung yang berpotensi sepanjang 64 km.
"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dengan menggandeng konsultan eksternal, pembangunan Ruas Tol Palembang-Betung layak secara ekonomi dan akan memberikan multiplier effect antara lain penurunan biaya logistik, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya pendapatan daerah yang membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional," ujar Budi Harto.
Penambahan PMN ke Hutama Karya tahun anggaran 2024 sebesar Rp1 triliun akan digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan perseroan dalam rangka melaksanakan penugasan pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang - Betung.
Manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN kepada Hutama Karya diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan negara.
Manfaat dari sisi perusahaan, dengan penambahan PMN sebesar Rp1 triliun pada tahun 2024 akan membuat struktur permodalan lebih kuat dalam rangka menyelesaikan penugasan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera, dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan pengembangan usaha.
Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.
Baca SelengkapnyaSebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaUsulan tambahan pagu indikatif Kemendag tahun 2025 pun diharapkan menjadi Rp4 triliun.
Baca Selengkapnya