INA Suntik Rp39 T ke Hutama Karya, Jokowi: Senang Karena Telurnya Pecah

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) senang karena Indonesia Investment Authority (INA) kini sudah melakukan perjanjian kerja sama perdana dengan Hutama Karya. Perjanjian strategis pembiayaan dengan nilai mencapai lebih dari Rp 39 triliun akan mencakup pembangunan ruas jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa.

"Hari ini saya sangat senang, telurnya pecah. Sudah ditandatangani tadi nilainya kurang lebih Rp 39 triliun lebih ini akan memberikan efek kepercayaan trust, dari domestik maupun internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita," kata Presiden Jokowi saat menyaksikan penandatanganan perjanjian oleh Indonesia Investment Authority (INA) 2022 di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (14/4).

Perjanjian itu diharapkan menjadi babak baru lewat INA. Dia berharap INA bisa bekerja sama dan melakukan tata kelola yang baik sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan dari internasional maupun domestik.

"Banyak akan investasi masuk lewat INA dan INA bisa kerja sama dengan BUMN dan swasta yang kita harapkan akan memberikan efek ekonomi ke negara kita," bebernya.

Daya Saing Indonesia Rendah

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peran Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Autority (INA) penting dalam upaya pembiayaan proyek strategis nasional. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, dia mengakui, rangking competitiveness atau daya saing Indonesia masih lebih rendah dibanding 5 negara ASEAN.

"Dengan pembangunan infrastruktur dan jalan tol yang begitu banyak, rangking competitiveness Indonesia masih relatif lebih rendah dari negara Asean 5. Kami pahami PR kita masih sangat banyak," katanya, Jakarta, Kamis (14/4).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024 kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun. Sementara itu, APBN dalam hal ini menyediakan sebesar Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan.

"Ini belum saat negara hadapi shock pandemi. Di mana dana APBN terpaksa dan dipaksa pindah prioritas ke masalah kesehatan, bansos dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," jelasnya.