Inggris Siap Dongkrak Ekonomi Global Lewat Organisasi Ekonomi yang Diisi Malaysia, Vietnam hingga Singapura
Inggris menjadi anggota ke-12 CPTPP, meningkatkan peluang perdagangan global.
Inggris resmi menjadi anggota ke-12 dari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Keputusan ini diambil setelah pemerintah Inggris sebelumnya menandatangani perjanjian aksesi pada tahun lalu, dan sebagian besar anggota blok telah meratifikasi masuknya Inggris.
Keanggotaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi ekonomi Inggris yang tengah berjuang, dengan potensi peningkatan hingga USD2,5 miliar (sekitar Rp40 triliun) per tahun.
Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, negara ini berusaha untuk menjalin kesepakatan perdagangan baru dengan negara-negara di luar Eropa.
Apa Itu CPTPP?
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) sebelumnya memiliki 11 anggota, yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. CPTPP lahir dari gagalnya rencana Trans-Pacific Partnership (TPP) yang seharusnya melibatkan Amerika Serikat, namun ditinggalkan setelah pemilihan Donald Trump pada tahun 2016.
Perjanjian ini mempertahankan sebagian besar ketentuan dari TPP dan bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antara negara-negara anggota.
Namun, perjanjian ini menawarkan kebebasan perdagangan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pergerakan barang dan jasa tanpa hambatan di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Dampak Ekonomi dan Harapan Masa Depan
Keanggotaan Inggris dalam CPTPP diharapkan dapat membantu negara ini menyeimbangkan hubungan ekonominya, terutama dalam konteks persaingan dengan China di kawasan Pasifik.
Saat ini, gabungan anggota CPTPP menyumbang sekitar 15 persen dari PDB global dan memiliki populasi sekitar setengah miliar orang.
Jonathan Reynolds, Sekretaris Bisnis dari Partai Buruh, menyatakan bahwa Inggris berada dalam posisi unik untuk memanfaatkan pasar baru yang menarik, sambil memperkuat hubungan yang sudah ada.
"Hari ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Inggris adalah tempat yang luar biasa untuk berbisnis," ujarnya.
Perjanjian yang Ditandatangani Pemerintah Sebelumnya
Pemerintah Konservatif sebelumnya menandatangani perjanjian ini pada Juli 2023, dengan Kemi Badenoch, mantan Sekretaris Bisnis dan Perdagangan, yang menyebutnya sebagai "perjanjian perdagangan terbesar" sejak Inggris meninggalkan Uni Eropa.
Sejak saat itu, Inggris telah berhasil menjalin sejumlah kesepakatan perdagangan, termasuk dengan Australia, Selandia Baru, dan Singapura.
Namun, para kritikus berpendapat dampak ekonomi dari Brexit jauh lebih besar dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan ini.
Badenoch menegaskan bahwa bergabung dengan blok perdagangan hanyalah langkah awal dan menekankan tanggung jawab Partai Buruh untuk memastikan perusahaan-perusahaan Inggris dapat memanfaatkan perjanjian ini sebaik mungkin.
Strategi Perdagangan yang Akan Datang
Reynolds juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerbitkan strategi perdagangan pada tahun 2025 yang akan memberikan rencana jangka panjang untuk perdagangan internasional. Rencana ini bertujuan untuk membantu bisnis dan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Inggris.
Dengan bergabungnya Inggris dalam CPTPP, diharapkan negara ini dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di pasar global. Hal ini menjadi langkah penting bagi Inggris untuk memperkuat posisinya di dunia perdagangan setelah Brexit.
