Investigasi Forensik Dibutuhkan Agar Kasus Jiwasraya dan Asabri Tak Terulang
Merdeka.com - Beragam kasus kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini ramai menjadi sorotan. Perusahaan pelat merah seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) saat ini tengah diusut lantaran kasus yang banyak merugikan negara, terutama nasabah.
Head of Fraud & Forensics Investigation Practise Assegaf Hamzah & Partners Amien Sunaryadi mengungkapkan, dampak yang ditimbulkan dalam kasus ini bisa saja tak hanya berupa kerugian finansial, namun kerugian lainnya seperti hilangnya kepercayaan pihak eksternal (investor, konsumen, regulator) serta rusaknya reputasi.
Menindaki perkara ini, Amien menilai investigasi forensik sangat diperlukan untuk memperoleh bukti ada atau tidaknya kecurangan dalam pengelolaan suatu perusahaan. Investigasi forensik juga disebutnya bisa jadi tameng bagi manajemen baru untuk menghindari kesalahan jajaran sebelumnya.
-
Kenapa Sahroni meminta audit forensik? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Bagaimana cara mendeteksi penipuan? BSI mengingatkan bahwa modus kejahatan online perbankan atau kejahatan dunia siber (cyber crime) telah masuk ke berbagai kanal komunikasi, salah satunya melalui pesan WhatsApp.
-
Mengapa penting untuk cek legalitas perusahaan? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan legalitas perusahaan yang menawarkan investasi. Investasi legal biasanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas terkait.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana cara menilai integritas? Untuk menerapkan penilaian integritas diri secara teratur dalam lingkungan kerja, salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan melakukan self-assessment secara berkala.
-
Siapa yang periksa dugaan kecurangan seleksi ASN? Ditreskrimsus Polda Papua sudah diperintahkan untuk turun tangan memeriksa dugaan permainan dalam seleksi itu.
"Selain untuk menelusuri fakta maupun bukti-bukti atas suatu tindakan fraud dalam rangka pembuktian di pengadilan, investigasi forensik juga bisa sebagai antisipasi bagi manajemen baru di sebuah perusahaan supaya terbebas dari kesalahan atau liabilitas yang ditinggalkan manajemen sebelumnya," ungkap dia di kantornya, Jakarta, Senin (24/2).
Komisaris Utama PLN ini pun menjabarkan, setidaknya ada tiga kemampuan yang harus dipenuhi dalam melakukan investigasi forensik. Pertama yakni forensics accounting, lantaran banyak kejadian kecurangan dilakukan dengan memanipulasi catatan keuangan.
"Lalu ada digital forensics, karena saat ini semua pekerjaan dilakukan menggunakan teknologi seperti komputer atau handphone. Ketiga yaitu analisa data, karena sekarang ini semuanya terkait dengan data yang volumenya besar," jelasnya.
Lemahnya Pengendalian Internal
Sorotan lainnya, kasus fraud ini timbul lantaran lemahnya pengendalian internal. Amien mengatakan, kemampuan pengawas internal juga akan membantu pencegahan. Sebaliknya, kelemahan investigasi internal juga kerap menimbulkan masalah bagi perusahaan.
Menurutnya, kesalahan metode dan ketidakcakapan dalam melakukan investigasi seringkali justru menimbulkan persoalan hukum baru, seperti pelanggaran terhadap da5a pribadi atau tuduhan pencemaran nama baik.
"Pada praktiknya, fraus and forensics investigation ini memang sulit dijalankan oleh internal perusahaan karena memerlukan kecakapan khusus dan beragam disiplin keahlian," ujar Amien.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaLangkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya