Seleksi ASN di Pemkot Jayapura Picu Protes hingga Blokade Jalan, Polisi Selidiki Dugaan Kecurangan
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan akan menyelidiki dugaan kecurangan pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Jayapura.
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan akan menyelidiki dugaan kecurangan pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Jayapura.
-
Kenapa seleksi Akpol NTT diprotes? “Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,“ ujarnya, Sabtu (6/7). “Hemat saya, orang NTT juga mampu bersaing. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,“ ucap Darius.
-
Siapa yang protes seleksi Akpol NTT? Hasil seleksi Catar Akpol ini banyak menuai kritikan, karena nama-nama yang diumumkan bukan merupakan putra-putri daerah asli NTT. Bahkan Ombudsman NTT menilai seleksi ini tidak memihak kepada warga NTT.
-
Bagaimana cara Kemenpan-RB mencegah joki CPNS? Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk,“ bebernya.
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS.
-
Apa masalah yang dihadapi pelamar CPNS? Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis dalam perihal pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik yang tentunya menghambat proses penyelesaian pendaftaran para peserta seleksi CPNS.
-
Bagaimana rekrutmen CPNS tahun ini? “Sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS,“ kata Anas kepada media, Jakarta, Senin (29/7).
Seleksi ASN di Pemkot Jayapura Picu Protes hingga Blokade Jalan, Polisi Selidiki Dugaan Kecurangan
Langkah ini dilakukan setelah ratusan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi protes atas pengumuman hasil verifikasi dan validasi (verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Kamis (14/12) kemarin. Mereka melakukan aksi pemalangan atau blokade jalan umum.
Fakhiri, menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum yang bertindak curang dalam proses seleksi penerimaan pegawai PPPK dan CPNS di Papua, sebagaimana yang menjadi polemik di Pemerintahan Kota Jayapura.
Menurut Fakhiri, apa yang dilalukan oknum itu sangat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang sudah lama mengabdi sebagai honorer namun namanya tidak keluar saat pengumuman. "Kalau terbukti ada yang bermain, pasti akan kita tindak tegas, itu tindakan yang menyalahi aturan," Fakhiri, Jumat (15/12).
Ditreskrimsus Polda Papua sudah diperintahkan untuk turun tangan memeriksa dugaan permainan dalam seleksi itu.
"Tentunya ini akan menjadi atensi kita ya, harus ada efek jera agar kasus ini tidak terulang lagi ke depannya," ungkapnya.
Sebelumnya, ratusan tenaga honorer ini kecewa seusai mendengar hasil pengumuman CPNS di Kantor Wali Kota Jayapura. Aksi pemalangan atau blokade terjadi mulai dari jalan Ring Road- Pantai Hamadi, Jembatan Youtefa, hingga Kampung Yoka-Waena.
