Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kartu Prakerja Dinilai Bisa Jadi Solusi Atasi Scarring Effect Akibat Pandemi

Kartu Prakerja Dinilai Bisa Jadi Solusi Atasi Scarring Effect Akibat Pandemi Febrio Kacaribu. ©2021 Merdeka.com/Tira Santia

Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, Program Kartu Prakerja dapat menjadi solusi untuk mengatasi scarring effect yang terjadi akibat pandemi. Scarring effect adalah kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya.

Dia menegaskan, covid-19 masih merupakan tantangan utama yang meninggalkan bekas atau scarring bagi dunia dan Indonesia sejak diumumkan sebagai pandemi pada 2020 silam. Meski sudah sekitar 2 tahun berada di dalam pandemi, dunia masih terus mencari keseimbangan antara pemulihan aktivitas ekonomi dan pengendalian pandemi.

Menurutnya, program kartu pra kerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat, dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.

Orang lain juga bertanya?

Program ini merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam menjawab tantangan mengenai sejumlah isu-isu Ketenagakerjaan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Program kartu Prakerja ini telah menunjukkan peranannya yang sangat baik selama ini.

"Program ini terbukti dapat meningkatkan kompetensi, produktivitas dan keterampilan kewirausahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan untuk pekerjaan baru," kata Febrio dalam webinar Dampak Kartu Prakerja sebagai Program Pemulihan Covid-19, Rabu (9/2).

Seiring dengan masuknya program Kartu Prakerja dan besarnya harapan program ini dapat mengatasi beberapa tantangan di pasar tenaga kerja Indonesia. Maka evaluasi atas program kartu Prakerja ini sangat penting dilakukan.

"Untuk itu, Saya mengapresiasi terselenggaranya kajian ini dan semoga temuan dan rekomendasi kebijakannya dapat kita pelajari bersama untuk menyusun kebijakan ke depan dan memperbaiki kualitas manusia Indonesia," ujarnya.

Febrio menekankan, isu pembangunan manusia merupakan isu yang paling mendasar bagi pembangunan nasional agar mampu lebih tinggi. Sadar akan hal tersebut pemerintah akan selalu hadir demi mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.

"Kebijakan fiskal harus diarahkan agar adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan demi tantangan yang datang ke negeri ini," tandasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo

Thomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Turun, Menko Airlangga Banggakan Program PKH dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Daya Beli Masyarakat Turun, Menko Airlangga Banggakan Program PKH dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Airlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.

Baca Selengkapnya
AHY Singgung Pemerintah Soal Jaring Pengaman Sosial: Itu Hanya Solusi Jangka Pendek
AHY Singgung Pemerintah Soal Jaring Pengaman Sosial: Itu Hanya Solusi Jangka Pendek

AHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.

Baca Selengkapnya
Ternyata Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya
Ternyata Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya

Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia

Indonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Dirut BRI Bilang Begini
Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Dirut BRI Bilang Begini

Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.

Baca Selengkapnya
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?

Jumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Baca Selengkapnya
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku
Diam-Diam, Prabowo Bakal Terbitkan Aturan Pemutihan Utang Pengusaha yang Sudah Hapus Buku

Hashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Iuran Tapera Bakal Turunkan Daya Beli Masyarakat Tabungan di Bawah Rp100 Juta
Ketua LPS: Iuran Tapera Bakal Turunkan Daya Beli Masyarakat Tabungan di Bawah Rp100 Juta

Dia berharap Tabungan Perumahan Rakyat tersebut akan dikelola dengan baik sehingga mendorong perekonomian bangsa.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla: Kebijakan Tapera Bantu Pegawai Baru dan Masih Ngontrak untuk Bisa Beli Rumah
Jusuf Kalla: Kebijakan Tapera Bantu Pegawai Baru dan Masih Ngontrak untuk Bisa Beli Rumah

Jusuf Kalla mendukung kebijakan Tapera ini dihidupkan kembali pemerintah, agar setiap masyarakat mempunyai rumah.

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi
Ketua MPR Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Kalau Bisa Di-hold Sambil Disosialisasi

"Kalau memungkinkan bisa dihold sambil sosialisasi masif itu lebih baik," kata Bamsoet

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?
Pemerintah Berencana Tarik Utang Rp642 Triliun di 2025, Uangnya untuk Apa?

Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Baca Selengkapnya