Kebijakan Sawit Eropa Dinilai Bikin Susah 3 Juta Petani Sawit di Dunia, Ini Alasannya
Petani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.
Petani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen.
Kebijakan Sawit Eropa Dinilai Bikin Susah 3 Juta Petani Sawit di Dunia, Ini Alasannya
Kebijakan Sawit Eropa Dinilai Bikin Susah 3 Juta Petani Sawit di Dunia
Kebijakan European Union Deforestasion-Free Regulation (EUDR) yang diberlakukan oleh Uni Eropa (UE) sejak 16 Mei 2023 lalu dinilai akan memberikan dampak signifikan kepada petani sawit.
Sebab, ada kesenjangan antara regulasi EUDR dan kondisi di lapangan yang dihadapi petani sawit sehari-hari.
Regulasi tersebut memberlakukan benchmarking atau pengelompokan negara eksportir berdasarkan tingkat resiko deforestasi, yakni ‘Tinggi Resiko’, ‘Resiko Menengah’ dan ‘Rendah Resiko’.
Berdasarkan standard UE, Indonesia dinilai sebagai negara dengan penghasil komoditas yang memiliki resiko deforestasi tinggi. Salah satunya melalui ekspor minyak kelapa sawit.
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi di berbagai negara, namun terjadi ketimpangan antara tuntutan UE dan regulasi di lapangan.
Sekertaris Jendral CPOPC (Council of Palm oil Producing Countries) Rizal Afandi Lukman, mengatakan tantangan terberat bagi petani sawit Indonesia terletak pada ketelusuran atau tracebility.
Alasannya sebagian besar dari mereka bergantung pada pihak perantara dalam melakukan bisnis. Sehingga melacak buah kelapa sawit hingga ke asalnya akan sulit dilakukan.
Menurutnya tanpa kehadiran EUDR, petani sawit Indonesia sudah mengalami tantangan dan masih membutuhkan bimbingan dalam memenuhi kriteria keberlanjutan industri sawit.
Ini karena manajemen kelompok tani yang belum terorganisir, kurangnya akses pada alat pertanian yang berkualitas dan pendanaan.
merdeka.com
“Tidak hanya di Indonesia, namun kebijakan EUDR akan berdampak kepada lebih dari 3 juta petani sawit di seluruh dunia,”
ujar Rizal dalam 19th Indonesian Palm Oil Conference and 2024 Price Outlook, di BICC, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Jumat (3/11).
Petani sawit merupakan pilar penting dalam industri sawit di Indonesia karena kontribusinya sekitar 41 persen. Dari persentase tersebut 2,6 jutanya berasal dari petani sawit Indonesia.
“Melalui kebijakan ini UE memang akan diuntungkan dengan mendapatkan harga yang stabil dari berbagai komoditas yang masuk ke wilayahnya, namun di sisi lain negara produsen akan dirugikan dengan berbagai kebijakan yang dibebankan,” ujar Andri.
Andri menilai, keberatan Indonesia terkait regulasi EUDR tidak dilandasi oleh penolakan terhadap konsep keberlanjutan.
Namun justru berhubungan terhadap ketimpangan antara regulasi EUDR dan kondisi di negara eksportir.
Sejauh ini, menurutnya Indonesia telah melawan deforestasi sejak lama.
Dalam 4 tahun terakhir laju deforestasi Indonesia telah mengalami penurunan.
“Saya percaya tidak ada satu negarapun yang melakukan deforestasi secara sengaja. Oleh karena itu kita sejalan dengan negara lain dalam memerangi deforestasi,”
ujar Andri Hadi.
Di sisi lain, Direktur PT SMART TBK Agus Purnomo mempertanyakan keputusan UE untuk tidak mempertimbangkan kebijakan negara setempat sebagai tolak ukur penilaian keberlanjutan suatu komoditas.
Salah satu kegiatannya adalah melalui smallholder workshop di Malaka, para petani dapat menyuarakan pendapat mereka terkait EUDR.
“Benchmarking yang terdapat di dalam EUDR seharusnya memperhitungkan periode dari deforestasi itu sendiri. Jika deforestasi dihitung berdasarkan periode terbaru, maka Indonesia bukanlah negara dengan resiko deforestasi tinggi, sebab Indonesia telah mengalami penurun sebanyak 74 persen dalam 4 tahun terakhir,” tutup Agus Purnomo.
