Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
Kemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Menhub Budi Karya menyampaikan, rasa syukur atas capaian positif ini
Laporan Keuangan Kemenhub di Mata BPK, Rekor 10 Tahun Berturut-Turut
10 Kali Berturut-Turut
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.
Menhub mengapresiasi peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan.
"Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal," ujar Menhub, Selasa (25/7).
Lebih lanjut, Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan, jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan
Dia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub
Sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan. Dampaknya pada kewajaran penyajian laporan keuangan.
"Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,"
Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana
Merdeka.com
Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono.
