Lobi Indonesia demi perlindungan buruh migran di ASEAN

Merdeka.com - Dialog perlindungan pekerja migran di antara negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, sampai saat ini belum mencapai konsensus. Walaupun, ASEAN Committee of Migrant Workers (ACMW) telah menyelenggarakan 15 putaran perundingan sejak tahun 2009.

Indonesia terus melakukan berbagai upaya agar para anggota negara ASEAN bisa mencapai konsensus buruh migran demi perlindungan tenaga kerja. Langkah ini sebagai cara Indonesia yang Indonesia sebagai negara yang paling banyak menempatkan tenaga kerjanya ke luar negeri atau sending country.

Sejak awal, pemerintah konsen terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk anggota keluarganya. Seperti, memperjuangkan hak-hak anggota keluarga buruh migran mendapatkan atau memperoleh akses di bidang pendidikan dan kesehatan di negara penempatan.

Sampai saat ini, ada beberapa isu yang sulit untuk disepakati, yaitu terkait definisi dan ruang lingkup dari pekerja migran. Padahal, pembentukan instrumen perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran merupakan amanat dari Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran.

Pemerintah, kata Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Maruli A Hasoloan, terus berupaya agar status instrumen perlindungan buruh migran ASEAN nantinya akan mengikat, sehingga memiliki landasan hukum yang jelas.

"Pemerintah berharap, cakupan perlindungan menjangkau pekerja migran, termasuk anggota keluarganya," ujarnya. (mdk/ibs)