Transaksi kripto mudah dilacak karena ada jejak digital yang tidak bisa dihapus.
Industri kripto di Indonesia sedang mengalami transisi regulasi dengan adanya perpindahan pengawasan kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelumnya, pengawasan kripto berada di bawah naungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
CEO Indodax Oscar Darmawan menyebut, transisi regulasi ini membuat kripto berpotensi untuk diakui sebagai salah satu lembaga keuangan setara dengan bank.
Potensi ini memperluas pemanfaatan aset kripto yang sebelumnya kripto dianggap sebagain instrumen perdagangan.
"Dalam konteks ini, teknologi blockchain menawarkan keunggulan yang signifikan dalam transparansi dan keamanan. Setiap transaksi menggunakan kripto terekam secara permanen dalam jaringan blockchain, memfasilitasi proses audit dan pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas regulasi seperti OJK," kata Oscar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/6).
Selain itu, kemudahan aksesibilitas kripto juga menjadi nilai tambah untuk mengelola dan menyimpan aset mereka sendiri dengan kontrol penuh tanpa perlu melalui perantara perusahaan atau bank.
Dia menyebut, NASDAQ, bursa saham di Amerika Serikat telah menggunakan blockchain yang lebih murah.
Oscar menambahkan, semua teknologi yang menggunakan blockchain memiliki jejak digital yang jelas. Hal ini membuat kripto sulit digunakan untuk pencucian uang dan korupsi.
"Transaksi kripto mudah dilacak karena ada jejak digital yang tidak bisa dihapus, walaupun sudah terjadi beberapa tahun lalu. Ini mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran," ucapnya.
Ke depan, Oscar menyarankan untuk terus belajar mengenai blockchain dan juga belajar berinvestasi menggunakan teknik Dollar Cost Averaging (DCA).
Dia mengklaim, DCA menjadi strategi investasi yang direkomendasikan dalam kripto untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan potensi keuntungan.
"Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital ini. Dalam ekosistem kripto, tidak ada batasan geografis atau minimum saldo untuk memulai investasi," pungkasnya.
Nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca Selengkapnya
Teknologi tersebut dapat mengurangi biaya operasional dan memudahkan pengawasan terhadap pergerakan aset.
Baca Selengkapnya
Kasan turut menekankan bahwa perdagangan aset kripto juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor perpajakan.
Baca Selengkapnya
Transaksi tersebut berasal dari aplikasi digital Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri.
Baca Selengkapnya
Untuk penerimaan pajak kripto, penerimaan diperoleh dari Rp351,34 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.
Baca Selengkapnya
Untuk memfasilitasi peningkatan ini, pengawasan yang tepat dan edukasi yang benar diperlukan untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri kripto.
Baca Selengkapnya
Laporan Kementerian Keuangan mencatat total pajak transaksi kripto dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp539,72 miliar.
Baca Selengkapnya
Surat Edaran tersebut menegaskan pada optimalisasi ekosistem aset kripto khususnya penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset crypto di bursa berjangka.
Baca Selengkapnya
Jumlah nilai transaksi kripto di Indonesia per Februari 2024 juga mencapai Rp33,69 triliun.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi