Mentan: Pembebasan BM kakao harusnya sementara
Merdeka.com - Menteri Pertanian Suswono mendukung rencana Kementerian Perdagangan untuk membebaskan Bea Masuk (BM) impor kakao namun mengharapkan kebijakan tersebut tidak boleh diberlakukan permanen dan hanya sementara.
"(Pembebasan BM kakao) harus jaga harga di tingkat petani. Oleh karena itu Sifatnya harus sementara," kata Mentan di Jakarta, Jumat menanggapi rencana Kemendag menerapkan BM kakao nol persen dari sebelumnya lima persen.
Menurut Suswono pembebasan BM impor kakao bisa diterapkan jika memang untuk meningkatkan kapasitas industri pengolahan kakao dalam negeri yang mengeluhkan kekurangan bahan baku.
-
Kapan Suswono menjabat sebagai Menteri Pertanian? Saat menjabat, ia dikenal sebagai salah satu menteri yang dianggap berhasil dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, ia juga sempat diberi penghargaan internasional dalam bidang pertanian oleh pemerintah Prancis.
-
Dimana diskusi Kemensos berlangsung? Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mewujudkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas terus ditingkatkan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dalam penyelenggaraan Diskusi Reflektif Penanganan Disabilitas secara Inklusif, Holistik, dan Integratif, di Aula Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Apa solusi Kementan untuk petani di Wajo? Mengatasi kekurangan pengairan dampak El Nino, Kementerian Pertanian (Kementan) maksimalkan fungsi embung menjadi solusi.
-
Kapan utang Kementan ke vendor belum dibayarkan? 'Kalau ada catatan versi saya, sudah saya kirimkan. Per hari ini itu sisanya 1,6 sekian miliar lagi yang belum selesai,' pungkas saksi.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor ini? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
Terlebih lagi, tambahnya, selama ini industri pengolahan kakao mampu memberikan nilai tambah komoditas perkebunan tersebut serta menyerap tenaga kerja yang banyak.
Mentan mengakui ketika pemerintah memberlakukan kenaikan bea keluar (BK) kakao, dampaknya industri pengolahan tumbuh di dalam negeri sehingga pasar nasional mampu menyerap kakao yang selama ini banyak diekspor.
Namun demikian, tambahnya, pertumbuhan industri pengolahan di dalam negeri tersebut ternyata tidak mampu diimbangi dengan produksi kakao nasional sehingga mereka kekurangan bahan baku.
Di satu sisi, menurut Suswono, gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao (Gernas Kakao) yang diprogramkan Kementan belum mampu menopang kebutuhan kakao dalam negeri.
Mentan menyatakan untuk itu perlu dilakukan perhitungan beberapa sebenarnya kebutuhan kakao di dalam negeri sehingga diketahui secara pasti kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan.
Ketika ditanyakan pembahasan pembahasan BM kakao antar kementerian, Suswono menyatakan, hingga saat ini belum dilakukan.
Berapa idealnya yang harus diimpor harus dibahas bersama dan dihitung benar. Perlu dihitung kebutuhan kekurangan bahan baku. Jangan sampai dampak (pembebasan BM kakao) ini memukul petani," katanya seperti ditulis Antara.
Namun demikian, Mentan mengimbau petani untuk tidak kuatir terhadap rencana pembebasan BM kakao selama itu diatur dengan baik dan nantinya secara bertahap kembali dinaikkan seiring terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menambahakan pemerintah belum berpikir untuk membatasi BBM subsidi dalam waktu dekat
Baca SelengkapnyaPenghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaArya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya