Menteri Susi mau nelayan tak lagi jual kekayaan laut ilegal ke asing

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta nelayan tradisional maupun pengusaha perikanan tidak lagi menjual ikan secara ilegal ke pihak asing. Hal ini guna membangkitkan kinerja sektor perikanan nasional.

"Jangan lagi kita menjual ikan secara ilegal kepada orang asing. Kita harus tegakkan kedaulatan di wilayah laut kita," kata Menteri Susi Pudjiastuti seperti dilansir Antara, di Jakarta, Senin (16/5).

Menteri Susi mengemukakan bahwa pihak asing silahkan untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di dalam negeri, tetapi hanya untuk pengolahan. Hal tersebut karena untuk aktivitas penangkapan ikan, lanjutnya, merupakan sepenuhnya milik pelaku perikanan Indonesia.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyatakan kebijakan Susi juga harus dapat memberdayakan industri perikanan secara lebih intensif, dari hulu hingga ke hilir.

"Kebijakan Ibu Susi sudah tepat, utamanya di hulu industri perikanan kita. Tapi di hilirnya, misalnya, diolahannya kita belum lihat ada geliat yang cukup berarti," ujar Wakil Ketua Umum dan Kordinator Kadin Kawasan Timur Indonesia (KTI) Andi Rukman Karumpa.

Menurut Andi, kebijakan Menteri Susi merupakan respon atas tingginya pencurian ikan dan dominannya penguasaan asing atas industri perikanan di masa lalu, yang mengakibatkan negara merugi triliunan Rupiah per tahun.

Menteri Susi kemudian memberantas pencurian ikan, mencabut izin bongkar-muat ikan di tengah laut (transshipment), melarang penggunaan alat tangkap merusak, dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dengan memilah dan memilih komoditas ikan yang boleh diperdagangkan.

Namun, ujar dia, saat pencurian ikan berkurang dan produksi melambat, tetapi pada kenyataanya di darat pada saat ini banyak nelayan yang menganggur. Untuk itu, dia menginginkan kebijakan Menteri Susi diikuti oleh industrilisasi perikanan secara intensif, sistematis, dan integratif.