Mimpi RI Bebas Polusi, dan PR Besar Infrastruktur Kendaraan Listrik

Merdeka.com - Dandy memarkirkan mobil listriknya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Kantor Pusat PT PLN. Untung saja masih ada unit SPKLU yang sedang tidak terpakai, sehingga dia tak perlu antre.

"Mobil saya Wuling Air EV jadi pakai port charger jenis AC," kata Dandy saat dihubungi Merdeka.com.

Selain tipe AC, di unit SPKLU juga terdapat port charger jenis DC Charging Combo Type CCS2 dan DC Charging CHAdeMo. Sehingga masyarakat tak perlu takut jika port charger di SPKLU tidak sesuai dengan mobil listriknya.

Cara men-charge mobil listrik juga mudah, pengguna terlebih dulu mendownload aplikasi SPKLU PLN, setelah itu menghubungkan akun SPKLU dengan LinkAja untuk pembayarannya. Saat ingin men-charge mobil listrik, pengguna tinggal mengklik fitur 'Charging' di layar bawah.

Nantinya, pengguna langsung di arahkan ke kamera untuk scan barcode yang ada di unit SPKLU. Setelah terdetect, pengguna tinggal memasukkan nominal kWh yang akan dibeli. Maka secara otomatis, nominal harga yang harus dibayar juga bisa langsung terlihat.

"Saya mau isi 10 kWh dan estimasi biayanya Rp25.810. Tapi kita juga bisa menghentikan pengisian daya di tengah jalan. Nanti dana sisanya akan di-refund ke akun LinkAja.

Meski demikian, mengisi daya mobil listrik berbeda dengan mengisi bensin yang hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Mengisi daya mobil listrik bisa memakan waktu hingga beberapa jam.

Sayangnya, ketersediaan SPKLU di Indonesia masih belum memadai untuk menunjang pengembangan kendaraan listrik. Hal ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan mobil listrik.

Berdasarkan data PLN, hingga saat ini total SPKLU yang terkoneksi dengan sistem PLN sebanyak 570 unit di 238 lokasi. Dengan rincian 502 unit berada di Jawa - Bali, 31 unit di Sumatera, 13 di Kalimantan, 15 di Sulawesi, 6 di Nusa Tenggara, 1 di Maluku dan 1 di Papua.

Angka ini masih jauh dibanding penjualan mobil listrik di Indonesia. Pemerintah mencatat, jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2022 terhitung sudah mencapai 22.671 unit dengan rincian motor listrik 19.698 unit, mobil listrik 2.654 unit, kendaraan roda tiga 270 unit, bus listrik 19.698 unit, dan kendaraan pengangkut kecil 6 unit.

"Sedangkan PR terbesar mobil listrik itu pengisiannya kan memakan waktu cukup lama dibandingkan dengan kendaraan BBM yang instan, otomatis SPKLU yang ada cuma bisa mengakomodir beberapa unit listrik saja," imbuh Dandy.

Ini lah yang mengakibatkan pengguna kendaraan listrik masih memiliki mobil BBM sebagai alternatif. Sebab menurutnya, belum memadai jika masyarakat di Indonesia pindah dari mobil BBM ke mobil listrik, mengingat infrastruktur yang masih terbatas. Terlebih lagi untuk ke luar kota, masih banyak pengguna mobil listrik yang ragu untuk berkendara ke luar kota.

"Kalau pakai mobil listrik di dalam kota masih bisa. Jadi untuk berkendara ke tempat yang sudah pasti, seperti dari rumah ke kantor itu masih bisa banget pakai mobil listrik. Tapi kalau ke luar kota masih banyak yang ragu karena keterbatasan SPKLU," jelasnya.

Padahal, menggunakan kendaraan listrik lebih hemat dibanding mobil BBM. Mulai dari biaya pengisian daya listrik di SPKLU, pajak yang masih rendah, biaya service lebih murah, dan tentunya lebih ramah lingkungan.

Berkendara Jauh dengan Kendaraan listrik

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, sudah banyak SPKLU yang ditempatkan di rest area. Sehingga, pengguna kendaraan listrik tak perlu khawatir kehabisan daya saat berkendara jarak jauh, terutama di jalan tol.

"Sebagian besar SPKLU ditempatkan di jalur-jalur mudik seperti Rest Area yang berada di Tol Trans Jawa, ataupun kantor PLN yang menjadi jalur transportasi antar kota," kata Gregorius saat dihubungi Merdeka.com.

Seperti di Tol Trans Jawa berada di Rest Area KM 519 A (Solo Ngawi), Rest Area KM 519 B (Ngawi Solo), Rest Area KM 389 B (Batang - Semarang), Rest Area KM 379 A (Semarang - Batang), Rest Area KM 626 B (Kertosono, Madiun), Rest Area KM 207 A (Palikanci, Cirebon), Rest Area 208 B (Palikanci), Rest Area KM 10,6 Tol Jagorawi dan Rest Area KM 6 (Jakarta-Cikampek).

Sementara di Tol Trans Sumatera ada di Rest Area KM 20-B, Rest Area 49-A, Rest Area KM 163-A, Rest Area KM 269 Terpeka, dan Rest Area KM 277 Terpeka.

PLN terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya dilakukan dengan membuka peluang kerja sama dengan skema franchise kepada seluruh pihak.

Sementara itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan di SPKLU pada 2023 mendatang mencapai 24.720 unit. "Dengan adanya skema kerja sama ini diharapkan SPKLU akan tumbuh bak jamur di musim hujan," imbuh Gregorius.

Sementara itu, Pengamat Otomotif Bebin Djuana mengatakan, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik di Indonesia memang tinggi. Jumlah penjualan kendaraan listrik pun terus meningkat.

Namun, ada 2 faktor yang jadi penghambat penjualan mobil listrik di Indonesia. Pertama, harganya yang masih tinggi, kemudian ketersediaan infrastruktur SPKLU yang masih terbatas. Terlebih lagi jumlah SPKLU di luar kota yang belum memadai.

"Yang membuat penjualan mobil listrik masih rendah. Pertama karena harganya yang dikeluhkan masyarakat karena mahal. Berkisar di atas Rp300-400 juta. Jadi yang bisa membeli mobil listrik itu kebanyakan kalangan menengah atas. Yang kedua adalah untuk perjalanan ke luar kota, di mana jumlah SPKLU masih terbatas. Mereka akan berpikir, sepertinya kalau di dalam kota masih aman, tapi kalau sudah ke luar kota musti berpikir ini mau charging di mana," kata Bebin kepada Merdeka.com.

PR Pemerintah Sediakan SPKLU

Bebin menjelaskan, untuk pengembangan SPKLU tak bisa sepenuhnya dibebankan kepada PLN. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dengan swasta untuk mendapatkan investasi. Menurutnya, hal ini lah yang terus digencarkan oleh PLN.

"Terlebih lagi PLN menawarkan skema franchise bagi investor yang mau mengembangkan SPKLU," katanya.

Meski demikian, ini bukan hal yang mudah. Masih terdapat kendala untuk skema kerja sama dengan pihak swasta. "Kalau kita bicara soal pihak swasta, soal investasi, pasti kita bicara soal hitung-hitungan bisnis. Kapan modal saya kembali, kapan saya bisa dapat untung, dan seterusnya. Kalau hitungannya mulai dari situ, maka kita bicara ayam dulu atau telur dulu," jelasnya.

Diketahui, PLN menyediakan program Partnership SPKLU PLN, di mana PLN menyediakan layanan kerja sama bisnis penyediaan infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik melalui skema IO2 (Investor Own Investor Operate). Dalam skema ini, PLN bertindak selaku Pemilik Bisnis SPKLU, dan Partner selaku Mitra Bisnis.

Menurutnya, pengembangan SPKLU harus sepadan dengan penjualan mobil listrik. "Misalnya, kalau pabrikan mobil listrik komitmen mau bikin mobil listrik 10.000 unit misalkan. Angka itu kan juga harus diimbangi dengan SPKLU. Mobil listriknya kapan, SPKLU-nya kapan. Makanya saya katakan ini seperti bicara mau ayam dulu apa telur dulu. Mana nih yang mau didahulukan," kata Bebin.

Dia menjelaskan, saat ini memang sudah ada beberapa produsen mobil listrik yang juga menyediakan SPKLU. Sehingga sepadan antara produksi mobil listrik dan infrastruktur SPKLU-nya.

Di tahun 2023, dia memperkirakan penjualan kendaraan listrik akan meningkat dibanding tahun ini. Begitu juga dengan SPKLU-nya. Karena dalam pameran kendaraan listrik, ada beberapa pihak swasta yang serius untuk investasi di SPKLU.

"Sementara jika kita bicara soal sisi gelap ekonomi global di 2023, saya kira memang ada pengaruhnya. Tapi kita tetap optimis apalagi ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang baik, dibandingkan negara lain. Jadi di tahun depan saya tetap positif sektor otomotif tetap tumbuh," tutupnya.