Nasib Impor KRL Bekas Jepang Masih Tunggu Audit BPKP
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan diputuskan setelah hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) keluar.
"Mengenai KRL, jadi pertama kita audit dulu mengenai kebutuhannya dan kereta apinya dan harganya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu, kita tentukan langkah-langkah yang tadi sudah kita sepakati subject (tergantung) kepada hasil audit," katanya ditemui di Kantor Kemenko Marves Jakarta, dikutip Antara, ditulis Senin (7/3).
Meski demikian, Luhut tidak mengatakan apakah nantinya akan mengimpor KRL bekas atau tidak. Dia hanya menegaskan keputusan hanya berdasarkan hasil audit BPKP.
-
Mengapa Kementerian ATR meninjau PELATARAN? Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Kenapa Kementerian ATR menyerahkan sertifikat PLBN? Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya. Oleh sebab itu, Kementerian ATR/BPN hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertifikat tanah di wilayah tersebut.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Siapa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK? Kerjasama Astra dan FKT UGM Sementara itu, Head of Environment Astra, Bondan Susilo menegaskan telah lama bermitra dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (FKT UGM) dalam rangka meningkatkan karbon di beberapa objek.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada opsi untuk menerapkan hybrid di mana ada kereta yang akan diimpor dan sebagiannya dilakukan retrofit. Ada pun retrofit adalah penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama.
Namun, Agus memastikan keputusan itu tetap harus mengacu pada hasil audit nanti. "Dari audit, nanti kita lihat mana yang bisa kita retrofit, mana yang harus kita impor. Jadi hybrid kebijakannya. Tapi semua dasarnya audit," katanya.
Di sisi lain, keputusan soal impor juga akan dibuat atas pertimbangan demi mempersehat perusahaan, khususnya bagi KCI atau INKA.
"Kalau untuk pengadaannya, diputuskan audit. Dari situ kita lihat untuk 2023 berapa yang akan diretrofit dan berapa yang akan impor. Audit kira-kira diputuskan tadi selesai dalam waktu dua minggu. Berarti dua minggu lagi kita putuskan apakah itu retrofit, atau impor. Tapi ada opsi hybrid," ujar Menperin Agus Gumiwang.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut tak banyak berbicara soal isu bahwa impor 3 KRL China ini merupakan jebakan utang dari pengadaan Kereta Cepat Whoosh.
Baca SelengkapnyaTanda tangan kontrak antara KAI Commuter dan pihak dari Jepang ditarget akan berlangsung pada Agustus-September tahun ini.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaSecara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.
Baca SelengkapnyaUji coba kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo berjalan lancar dan aman, sesuai dengan standar keamanan transportasi.
Baca SelengkapnyaSaat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaSubsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca SelengkapnyaProyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaBegitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca SelengkapnyaStudi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Baca SelengkapnyaLRT Jabodebek beroperasi hanya dengan 9 trainset dan 131 perjalanan.
Baca Selengkapnya