Obama tolak usulan Kongres potong belanja Rp 822 triliun

Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhirnya menolak usulan Kongres untuk memotong anggaran belanja Rp 822 triliun pada pertemuan Jumat (1/3) malam lalu. Obama yakin akan ada jalan yang lebih baik untuk mengurangi defisit anggarannya tanpa memotong anggaran belanja.

"Jumat lalu saya bertemu dengan Kongres untuk membicarakan pemotongan anggaran belanja. Kebijakan pemotongan anggaran itu sangat tidak cerdas," ungkap dia dalam pidatonya, Minggu (3/3).

Obama berpendapat, dengan pemotongan anggaran belanja tersebut akan menyakiti ekonomi negara Paman Sam. Para ekonom telah memperkirakan bahwa akan ada tambahan 740.000 pengangguran dan pelemahan ekonomi 1 hingga 1,5 persen jika pemotongan tersebut tetap diteruskan.

Padahal, lanjut Obama, keputusan pemotongan anggaran tersebut bisa dibatalkan jika dua partai dalam Kongres, yaitu Republik dan Demokrat, bisa saling berkompromi. Bahkan, Obama menyalahkan partai Republik yang lebih memilih memotong anggaran belanja dari pada menutup celah di perpajakan.

"Seperti pekan ini, mereka (Partai Republik) lebih memilih untuk mempertahankan insentif pajak dari pada melindungi militer dan keluarga kelas menengah dari pemotongan anggaran ini," imbuh dia.

Dia meminta Kongres kembali mengkaji keputusan untuk memotong anggaran tersebut. Dia berpendapat, ada jalan lain yang lebih cerdas untuk mengurangi defisit dari pendekatan anggaran yaitu dengan belanja yang bijak dan peraturan pajak yang adil tanpa menaikkan pajak seorang pun. "Itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi defisit tanpa memecat karyawan. Pendekatan ini yang saya perjuangkan selama dua tahun terakhir. Saya yakin sebagian besar masyarakat setuju dengan pendekatan saya yang ini termasuk Republik," imbuh dia.

Sekali lagi, Obama menunjukkan keoptimisannya kepada masyarakatnya bahwa Amerika Serikat bisa melalui krisis ini. "Sebagai negara, kita sudah berjuang untuk pulih dari krisis ekonomi yang paling buruk. Dan kita pasti akan melalui yang ini juga," ungkap dia.

Sebelumnya, pengurangan anggaran belanja tersebut akan berlangsung selama 10 tahun ke depan dengan total pemotongan anggaran sebesar USD 1,1 triliun (Rp 10.344,2 triliun) hingga 2023 nanti. Jika pemotongan anggaran tersebut jadi diterapkan, maka PNS AS akan tidak menerima gaji selama 22 hari. (mdk/rin)