Peneliti: Zaman SBY utang tumbuh 7 persen, Jokowi 14 persen

Merdeka.com - Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemimpin Indonesia dalam lima tahun mendatang harus melakukan dua hal agar ekonomi Indonesia membaik. Pertama, dari asumsi makro dan kedua mengenai pengendalian pertumbuhan utang.

Utang, kata Yusuf, masih sesuatu yang harus dikendalikan walaupun kondisi utang Indonesia masih relatif aman. Menurutnya, utang pada pemerintah Jokowi tumbuh sebesar 14 persen berbeda dengan tahun 2004 hingga 2014 yaitu saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) utang tumbuh 7 persen.

"Mengenai utang, setiap tahun pertumbuhan utang rata-rata 14 persen. Ini lebih tinggi dari 2004 hingga 2014 yang mencapai 7 persen," ujar Yusuf saat memberi paparan jumpa pers di Hongkong Cafe, Jakarta, Selasa (9/4).

Yusuf mengatakan, meskipun ada pertumbuhan utang yang berbeda, hingga kini utang Indonesia relatif aman karena masih dalam batas sekitar 30 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Angka ini tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan Jepang sebesar 120 persen.

"Ketika bicara utang, narasi adalah utang relatif aman. Saya setuju karena utang berada di kisaran 30 persen dari PDB, bandingkan dengan Jepang, mereka sekitar 120 persen," jelasnya.

Namun demikian, perbedaan Indonesia dan Jepang adalah negara itu memiliki porsi komposisi utang dalam negeri yang lebih besar. Sementara Indonesia memiliki porsi utang luar negeri lebih besar yang menyebabkan rentan terhadap guncangan global.

"Perlu jadi catatan adalah komposisi utang. Jepang, utang di dalam negeri lebih banyak sehingga perputaran uangnya juga di dalam negeri. Artinya, ketika terjadi gonjang ganjing ekonomi global ini, akan berpengaruh pada SUN. Indonesia sangat rentan jikalau terjadi gonjang ganjing global karena akan terjadi capital outflow," jelas Yusuf.

Dari asumsi ekonomi makro, pemimpin ke depan harus menyusun target yang tepat sasaran. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang akan diterbitkan sesuai dengan perkembangan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Tentang asumsi makro yang ditetapkan pada kebijakan fiskal. Asumsi makro pertumbuhan ekonomi 4 tahun terakhir selalu meleset. Ini penting untuk mengeluarkan kebijakan pengeluaran dan belanja negara. Cuma pada 2017 asumsi sesuai dengan realisasi," tandasnya. (mdk/idr)