Pengendalian konsumsi BBM pakai RFID masih berpotensi bocor
Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo mengatakan kebocoran sistem Radio Frequency Identification (RFID) masih mungkin terjadi. Pasalnya, kendaraan bermotor bisa saja menukar pelat kendaraan untuk kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali.
"Kenapa nggak bisa. Kendaraan bermotor bisa saja menukar pelat kendaraan dengan yang lainnya, kemudian mengisi kembali di SPBU," ujarnya sembari tersenyum saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/5).
Nantinya, lanjut Susilo, payung hukum RFID tidak menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri namun cukup dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) saja.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Bagaimana cara Pertamina membantu mobil yang kehabisan BBM? 'Bekerja sama dengan aparat terkait, tim motorist Pertamina gerak cepat langsung mengirimkan BBM ke lokasi mobil yang mogok,' ucap Vice Presidenr Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
-
Kenapa BBM mobil berbeda? Perbedaan konsumsi bahan bakar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ukuran mesin, rasio kompresi, cara berkendara, serta jenis bahan bakar yang digunakan. Setiap faktor ini dapat mempengaruhi efisiensi dan kinerja mesin secara keseluruhan.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
"Bukan SKB, tetapi kemarin yang akan dikeluarkan Permen ESDM," ucapnya.
Menurutnya RFID ini bisa digunakan untuk menyimpan seluruh data masyarakat. RFID sebetulnya sebagai bentuk langkah pengawasan untuk menyelamatkan BBM bersubsidi.
"Bisa dipakai seluruh data, tapi memang supaya pemanfaatan BBM bersubsidi lebih selektif," tuturnya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menjelaskan untuk mencegah kebocoran data, pihaknya memastikan sudah ada sistem yang memproteksinya. RFID nantinya hanya dibuat untuk mencatat pelat kendaraan bermotor dan bukan identitas pemilik kendaraan bermotor.
Data pemilik kendaraan bermotor tersebut akan dipegang oleh PT Pertamina. Perseroan memastikan PT Inti hanya mengurusi proses pengadaan alatnya saja.
"Yang direkam pelat nomor yang di kendaraan, kalau identitas, nggaklah bisa dimarahin orang kita," jelasnya. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggunaan teknologi informasi bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Baca SelengkapnyaPemblokiran dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian data nomor polisi kendaraan dengan data di Korps Lalu Lintas Kepolisian.
Baca SelengkapnyaBPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini.
Baca SelengkapnyaBensin berasal dari satu SPBU di Kota Bekasi diduga tercampur air dan mengakibatkan kendaraan menjadi mogok.
Baca SelengkapnyaPihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaPertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaLuhut menyebut, pemanfaatan AI untuk penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite akan menghemat APBN sekitar Rp90 triliun.
Baca SelengkapnyaPada 2023, Pertamina telah mengimplementasikan berbagai strategi serta terus meningkatkan infrastruktur dan teknologi pendukung.
Baca SelengkapnyaSehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi.
Baca SelengkapnyaHingga Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.
Baca Selengkapnya