Pengendalian konsumsi BBM pakai RFID masih berpotensi bocor
Merdeka.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo mengatakan kebocoran sistem Radio Frequency Identification (RFID) masih mungkin terjadi. Pasalnya, kendaraan bermotor bisa saja menukar pelat kendaraan untuk kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali.
"Kenapa nggak bisa. Kendaraan bermotor bisa saja menukar pelat kendaraan dengan yang lainnya, kemudian mengisi kembali di SPBU," ujarnya sembari tersenyum saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (17/5).
Nantinya, lanjut Susilo, payung hukum RFID tidak menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri namun cukup dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) saja.
-
Mengapa BBM subsidi dibatasi? “Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,“ tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).“Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,“ kata Rachmat.
-
Apa tujuan aturan baru BBM bersubsidi? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Kenapa BPH Migas revisi aturan penyaluran BBM subsidi? Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh“, jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Kapan aturan baru BBM bersubsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
-
Apa yang akan dilakukan untuk BBM subsidi? Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menilai langkah paling efisien saat ini adalah dengan membuat penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
-
Apa jenis BBM yang masih disalurkan Pertamina? PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah.
"Bukan SKB, tetapi kemarin yang akan dikeluarkan Permen ESDM," ucapnya.
Menurutnya RFID ini bisa digunakan untuk menyimpan seluruh data masyarakat. RFID sebetulnya sebagai bentuk langkah pengawasan untuk menyelamatkan BBM bersubsidi.
"Bisa dipakai seluruh data, tapi memang supaya pemanfaatan BBM bersubsidi lebih selektif," tuturnya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir menjelaskan untuk mencegah kebocoran data, pihaknya memastikan sudah ada sistem yang memproteksinya. RFID nantinya hanya dibuat untuk mencatat pelat kendaraan bermotor dan bukan identitas pemilik kendaraan bermotor.
Data pemilik kendaraan bermotor tersebut akan dipegang oleh PT Pertamina. Perseroan memastikan PT Inti hanya mengurusi proses pengadaan alatnya saja.
"Yang direkam pelat nomor yang di kendaraan, kalau identitas, nggaklah bisa dimarahin orang kita," jelasnya. (mdk/bmo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mekanisme tersebut bisa digunakan oleh masyarakat pengguna kendaraan roda empat (mobil).
Baca SelengkapnyaBerikut adalah beberapa dampak yang perlu diwaspadai apabila mengisi BBM tak sesuai spesifikasi mobil
Baca SelengkapnyaNasabah perlu memperhatikan informasi yang muncul saat scan barcode, mulai dari jumlah pembayaran hingga detail transaksi telah sesuai dengan yang sebenarnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan.
Baca SelengkapnyaPembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.
Baca SelengkapnyaRevisi Perpres 191/2014 akan memperbaiki skema penyaluran BBM dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Baca SelengkapnyaKejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.
Baca SelengkapnyaLonjakan ini terjadi seiring lonjakan permintaan dua jenis BBM saat lebaran.
Baca SelengkapnyaJika busi mobil melemah, maka dapat menyebabkan berbagai efek negatif pada kinerja mobil
Baca Selengkapnya