Penjelasan pemerintah naikkan harga tiket kereta jarak jauh
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan memberikan subsidi secara berlebihan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sebab, kebijakan pemberian subsidi tak tepat sasaran dinilai membuat iklim bisnis sektor transportasi darat tidak sehat.
Selama ini, subsidi atau public service obligation (PSO) diberikan pemerintah untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan diarahkan ke kereta jarak jauh dan sedang. Kebijakan ini disadari tidak tepat. Lebih baik jika subsidi kereta diarahkan ke kereta commuter line karena menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Karena itu lahir Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan No. 5 Tahun 2014. Aturan baru ini akan memfokuskan porsi subsidi lebih besar untuk KRL Jabodetabek ketimbang kereta jarak jauh.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa solusi KAI kalau tiket kereta habis? Apabila tiket yang diinginkan sudah habis, pelanggan dapat memilih tanggal dan rute alternatif atau memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi Access by KAI yang akan membantu memberikan opsi perjalanan dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan.
-
Mengapa perjalanan kereta terlambat? Banjir merendam rel kereta api antara Stasiun Kebayoran- Stasiun Pondok Ranji imbas hujan yang terjadi sejak siang tadi, Sabtu (6/7). Akibatnya, perjalanan kereta Commuter Line menjadi terlambat.
-
Mengapa KAI meluncurkan kereta ekonomi new generation? Sejumlah rangkaian kereta api kelas ekonomi mengalami penampilan baru setelah PT Kereta Api Indonesia (KAI) meluncurkan kereta ekonomi new generation.
-
Mengapa kecepatan TransJakarta rute Kalideres-Bandara Soetta dikurangi selama uji coba? “Tadi kecepatannya dikurangi setengah, sudah dihitung oleh dishub, tadi karena dikawal, kecepatan dikurangi setengah,“ kata Heru di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (5/7).
-
Kenapa kereta api lebih prioritas? Ternyata yang benar adalah, kendaraan damkar yang harus mengalah dan mendahulukan laju kereta api meski terjadi kondisi kebakaran yang darurat. Ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.
"Kita tidak subsidi yang tidak perlu. Subsidi perlu dikurangi karena kereta jarak sedang dan jauh bukan kebutuhan sehari-hari, rata-rata sebulan dan seminggu dan sangat berjadwal. Sehingga fokus kereta api perkotaan dan jarak dekat, memang dibutuhkan untuk keseharian masyarakat," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan di Kemenhub, Jakarta, Jumat (27/2).
Pemerintah mulai mengurangi subsidi untuk kereta jarak jauh dan sedang. Biasanya, pemerintah memberikan subsidi 50 persen di harga tiket, kini hanya 30 persen. Imbas dari keputusan ini tentu saja akan dirasakan pengguna jasa kereta. Otomatis, harga tiket kereta yang harus dibayar penumpang jadi lebih mahal dari biasanya.
Dengan mengurangi subsidi untuk kereta jarak jauh dan sedang, Kemenhub yakin iklim bisnis transportasi darat akan lebih baik. Sebab, harga tarif kereta tidak jauh berbeda dari tarif angkutan darat lainnya.
"Pemerintah subsidi 50 persen itu membuat iklim usaha tidak sehat. Agar juga ada kesetaraan karena dibandingkan bus dan kereta api ada ketimpangan," jelas dia.
Sebelumnya,Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan menaikkan tarif kereta api jarak sedang dan jauh sebesar 30 persen. Sebagai contoh harga tiket, KA Logawa Jurusan Stasiun Purwokerto-Jember dari sebelumnya Rp 50.000 menjadi Rp 80.000. KA Progo jurusan Lempuyangan-Pasar Senen dari sebelumnya Rp 50.000 menjadi Rp 75.000. Kenaikan tarif kereta tak lepas dari perubahan kontrak Publik Service Obligation (PSO) PT Kereta Api (Persero). KAI mendapatkan PSO sebesar Rp 1,5 triliun.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenko Perekonomian melaporkan ada 12 proyek yang dikeluarkan dari PSN, salah satunya kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca SelengkapnyaPenumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu.
Baca SelengkapnyaKereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dikeluarkan dari PSN lantaran tidak ada kemajuan atau progres yang berarti.
Baca SelengkapnyaPemerintah menyebut harga avtur memegang peranan sebesar 39,5 persen terhadap harga tiket pesawat udara.
Baca SelengkapnyaBPS menjabarkan ada dua faktor penumpang pesawat rendah, padahal maskapai tidak menaikkan harga tiket.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi dengan skema PSO (Public Service Obligation) untuk harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca SelengkapnyaKetentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator.
Baca SelengkapnyaPT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menetapkan skema dynamic pricing atau tarif dinamis.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan menyebut sudah ada diskusi terkait naiknya tarif KRL.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut diprediksi bakal semakin menekan kemampuan dan daya beli kelas menengah.
Baca SelengkapnyaPemberian PSO agar tarif transportasi umum bisa lebih terjangkau.
Baca Selengkapnya