Pertumbuhan Ekonomi Papua Merosot, Sri Mulyani Evaluasi Efektivitas Dana Otsus
Merdeka.com - Pemerintah terus melakukan evaluasi efektivitas penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua. Hal tersebut seiring dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Papua yang mengalami kontraksi sepanjang 2019 sebesar 15,72 persen.
"Kita terus melakukan evaluasi, kami dengan Kemendagri bersama-sama juga melakukan evaluasi terutama dana otsus. Paling dekat adalah Otsus Papua," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/2).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi dari sisi jumlah, efektivitas dan juga mekanisme penyaluran yang telah dilakukan selama ini. Semua komponen tersebut akan dibahas bersama dengan seluruh kementerian.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Retno setelah rapat internal? “Saya dan @retno_marsudi seperti dua anak sekolah bandel ya…“ Sri Mulyani
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
"Tentu kita akan lihat dari jumlahnya, efektivitasnya, mekanismenya, semua dievaluasi. Saat ini keputusan tidak atau belum ada, karena memang belum dibahas di kabinet. Tapi memang evaluasi ini terus dilakukan di Kemenkeu kami menggunakan seluruh jalur kita sampai ke Dirjen Perbendaharaan di daerah ada," jelasnya.
Hingga kini, Kemenkeu telah mengumpulkan dana diseluruh satker dan kementerian agar keputusan yang diambil nantinya tepat sasaran. "Kita koleksi data, evaluasi efektivitas otsus. Nanti sama Kemendagri bersama sidang kabinet, kita sampaikan gimana evaluasi. Mengenai langkah ke depan juga secara politis ditetapkan kabinet sesudah denger seluruh menteri," tandasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Maluku dan Papua Paling Rendah
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 sebesar 5,02 persen. Di mana pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua paling rendah dibanding pulau lain, yakni menurun 7,4 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 2,24 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019 masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 59 persen. Dilanjutkan Pulau Sumatera dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen, dengan kontribusi sebesar 21,32 persen.
"Sebenarnya Maluku masih tumbuh bagus, 5,57 persen. Maluku Utara juga tumbuh bagus 6,13 persen. Begitu juga Papua Barat. Yang menarik ke bawah adalah pertumbuhan ekonomi di Papua, yang mengalami kontraksi pada 2019 sebesar 15,72 persen," kata Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Rabu (5/2).
Tercatat, pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua di kuartal IV-2019 dibanding kuartal sebelumnya menurun 0,85 persen. Sedangkan dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya tumbuh 0,97 persen.
Dia menjelaskan, faktor utama menurunnya ekonomi di Papua karena dipengaruhi oleh penurunan produksi di PT Freeport sejak tahun 2018. Selain itu, adanya peralihan sistem tambang Freeport ke underground atau penambangan bawah tanah.
"Itu yang menyebabkan Papua mengalami kontraksi yang cukup mendalam hingga 19 persen pada tahun 2019," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaRestrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca Selengkapnya