PR Infrastruktur Masih Menumpuk Jelang Berakhirnya Pemerintahan Jokowi-JK

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK tinggal menyisakan hitungan hari. Namun rupanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dikebut dalam 5 tahun terakhir ini masih belum rampung dan menyisakan banyak PR.

Dari total 223 PSN yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), diprediksi hanya 103 proyek yang dapat selesai di akhir 2019 ini atau hanya sekitar 46 persen saja.

Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengungkapkan selama ini pemerintah terus berupaya mengejar target tersebut.

"Kami mencatat kemungkinan besar akhir 2019 akan mencapai 103 proyek yang akan selesai. Lalu, hingga 2020 sekitar 143 dari 223 yang dapat kami selesaikan," kata dia, dalam sebuah acara seminar infrastruktur di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10).

Sementara itu, hingga periode tahun 2016 dia menyebutkan pemerintah telah merampungkan 81 PSN. Total nilai investasi ke 81 proyek tersebut mencapai Rp390 triliun.

Selanjutnya, di tahun 2017 pemerintah berhasil menamatkan 10 proyek strategis dengan total nilai investasi Rp61,4 triliun. Lalu di tahun 2018 32 proyek berhasil diselesaikan pemerintah dengan total investasi sebesar Rp2017,4 triliun.

Di tahun ini, pemerintah tercatat telah berhasil menyelesaikan sebanyak 19 proyek dengan total investasi Rp7,7 triliun.

"Dari 223 PSN, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp2.500 triliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujarnya.

Program pembangunan lainnya

Tak hanya 223 PSN, pemerintah juga saat ini memiliki 3 program pembangunan lainnya. Total investasi untuk 223 PSN dan 3 program tersebut senilai Rp4.183 Triliun. 80,3 persen di antaranya telah masuk dalam tahap konstruksi.

"Tentunya kami harap 80,3 persen ini dapat selesai dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Pembangunan tersebut, lanjutnya, bukannya tanpa kendala. Setidaknya ada 4 hambatan yang dihadapi dalam setiap proyek yaitu persiapan, pengadaan lahan, pembiayaan dan perizinan.

Percepatan infrastruktur, memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk swasta dalam sisi pembiayaan. Pasalnya, dalam lima tahun ke depan, kebutuhan investasi infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 meningkat menjadi Rp6.400 triliun. Angka yang tidak sedikit tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi hanya dari dompet negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah pun berinisiatif berbagai kebijakan-kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi dan regulasi. Dari sisi aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan beberapa dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment dan insentif pajak.

"Kami coba susun langkah yang tepat sesuai dengan pengalaman sehingga kami bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah mencatat kebutuhan anggaran biaya infrastruktur sebesar Rp5.452 triliun. Porsi APBN sebesar 41 persen, sisanya diperoleh dari porsi pendanaan BUMN sebesar 22 persen dari total. Sementara, porsi swasta mencapai 37 persen.