Presiden Jokowi Minta Defend ID Tekan Ketergantungan Impor
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta holding BUMN pertahanan atau Defend ID untuk meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dengan demikian nantinya, holding industri pertahanan ini mampu menurunkan ketergantungan impor.
"Akan terus mendorong peningkatan TKDN. Harus terus diperbesar terus. Dan menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan kita. Goalnya ke sana," katanya dalam tayangan youtube, Rabu (20/4).
Presiden Jokowi meminta TKDN produk-produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan dari angka yang telah dicapai saat ini yaitu 41 persen. Angka ini diminta agar bisa terus naik dan nanti pada akhirnya 100 persen.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
"Kita harus begerak cepat, lincah dan juga jeli melihat peluang. Pro aktif menjawab peluang agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Ini penting sekali. Dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri," jelasnya.
Peluncuran holding Defend ID menjadi program strategis BUMN industri pertahanan dan harus dijadikan lompatan untuk bertransformasi. Lalu membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern.
"Kita harus membentuk BUMN industri pertahanan yang kuat dan mandiri yang mampu bersaing dan menguasai pasar di dalam negeri utama nya dan diperhitungkan di pasar internasional atau pasar global," jelas Presiden Jokowi.
Dia menambahkan, BUMN industri pertahanan ini akan menjadi ujung tombak kemandirian industri pertahanan indonesia. Untuk itu, harus menguasai teknologi manufaktur dan komponen terkini berbasis dual use technology dengan membangun global partnership seluas-luasnya dengan siapa pun yang mau transfer teknologi.
"Jadi semuanya ajak tapi tetap mayoritas kita. Sehingga juga agar pasar kita lebih membesar. Terus berinovasi mencari cara dan mencari terobosan. Baik itu terobosan di bidang sdm, bahan baku, produk, prosis bisnis dan operasionalnya. Semuanya. Semuanya harus excellent, yang terbaik," tandasnya.
Diresmikan Jokowi
Presiden Joko Widodo meresmikan pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan bernama Defense Industry Indonesia atau Defend ID. Dalam holding BUMN ini terdapat lima perusahaan pertahanan yakni PT LEN Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia dan PT Dahana.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, holding dan program strategis BUMN industri pertahanan Defend ID saya luncurkan hari ini," kata Presiden Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).
Jokowi menuturkan, Indonesia memang harus segera membangun kemandirian industri dan mendorong industri pertahanan dalam negeri. Agar, industri pertahanan nasional bisa masuk ke persaingan global dan memenuhi kebutuhan pertahanan pokok dalam rangka menjaga kedaulatan negara NKRI.
"Kemandirian industri pertahanan ini harus diwujudkan bersama tidak bisa sendiri-sendiri atau secara parsial. Kita perkuat industri dan ekosistemnya agar tumbuh dan berimbang dan semakin maju," tuturnya.
Pembentukan holding BUMN pertahanan ini sudah lama dinantikan Jokowi. Bahkan, dia mengaku sempat mendesak para menteri terkait agar segera direalisasikan. Tujuannya konsolidasi dan ekosistem ini bisa bersaing kuat dan menguntungkan.
"Ini sudah lama saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar industri pertahanan kita jauh terkonsolidasi," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin RI tak mau kalah dan harus memperluas pasar produk lokalnya.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaPMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi atau berada di zona negatif.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan pembelian alutsista TNI harus dilakukan dengan bijak.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung tentang over-produksi di China yang memicu kekhawatiran banyak negara terkait membanjirnya produk impor murah.
Baca SelengkapnyaKonflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata 2 persen menjadi 3 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku kerap ditanya oleh negara-negara lain terkait produksi peluru di Indonesia
Baca SelengkapnyaMenteri Pertahanan Prabowo Subianto menyopiri kendaraan taktis Maung bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara Iriana Jokowi, dan Erick Thohir.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi minta jajarannya untuk mencari mitra kerja dan menjalin kerja sama dengan pihak lain.
Baca Selengkapnya