Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PUPR bakal buat surat edaran soal BUMN tak garap proyek di bawah Rp 100 M

PUPR bakal buat surat edaran soal BUMN tak garap proyek di bawah Rp 100 M Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, menyusul adanya keluhan dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) yang meminta agar para BUMN tidak lagi mengambil konstruksi senilai di bawah Rp 100 miliar.

Terkait keluhan tersebut Basuki mengatakan pihaknya sudah membuat imbauan. Namun, pihaknya akan buat surat edaran adanya batasan para BUMN dalam mengambil proyek.

"Sudah berjalan sebenarnya cuma mungkin tertulis akan saya bikin. Surat edaran," kata Basuki di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (28/5).

Orang lain juga bertanya?

Basuki memaparkan saat ini BUMN sudah tidak lagi mengambil kontruksi senilai di bawah Rp 100 miliar. Di sektor bina marga lebih dominan para pengusaha swasta yang mengambil beberapa proyek.

"Sekarang kan BUMN enggak ada yang di bawah 100 apalagi di PUPR itu di jalan di bina marga itu sudah dominan swasta," papar Basuki.

Basuki juga menepis terkait laporan Gapensi yang menyebutkan 147 ribu anggota hanya satu persen yang dilibatkan dalam proyek pemerintah. Meki demikian, Basuki enggan merinci data pengusaha swasta yang menggarap proyek di bidang bina marga.

"Enggak-enggak kalau di PU pasti enggak betul, kalau saya kasih data-datanya pasti kaget," ungkap Basuki.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Gapensi. Dalam pertemuan tersebut Gapensi meminta ada batasan BUMN dalam mengikuti proyek.

Sekretaris Jenderal Gapensi, Andi Rukman Karumpa meminta agar BUMN tidak boleh ikut dalam proyek di bawah Rp 50 Miliar. Sehingga bisa bersinergi dengan para pengusaha daerah.

"Dan InsyaAllah Pak Wapres akan menyampaikan lagi kepada Pak Menteri PU supaya mengimplementasikan nilai tersebut supaya memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang ada di swasta dan daerah. Jadi ada sinergi antara BUMN dan swasta," tutur Andi.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Temui Wapres Ma'ruf Amin, Pengusaha Konstruksi Curhat Jumlah Badan Usaha Terus Berkurang
Temui Wapres Ma'ruf Amin, Pengusaha Konstruksi Curhat Jumlah Badan Usaha Terus Berkurang

Kunjungan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, yang menyambut baik komitmen Gapensi.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Pangkas Anggaran, Kementerian PU: Proyek Infrastruktur Terganggu
Presiden Prabowo Pangkas Anggaran, Kementerian PU: Proyek Infrastruktur Terganggu

Anggaran Kementerian PU dipangkas Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun mengikuti adanya Instruksi Presiden (Inpres).

Baca Selengkapnya
Minta Anggaran IKN Tak Dipangkas, Basuki Segera Surati Menkeu Sri Mulyani
Minta Anggaran IKN Tak Dipangkas, Basuki Segera Surati Menkeu Sri Mulyani

Prabowo menyetujui bahwa pahu anggaran untuk OIKN tahun 2025 sebesar Rp6,3 triliun.

Baca Selengkapnya
Wow, Total Utang BUMN Karya ke Bank Capai Rp46,21 Triliun
Wow, Total Utang BUMN Karya ke Bank Capai Rp46,21 Triliun

Banyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pak Bas Blak-blakan Protes Investor IKN Ke Jokowi, Singgung Menteri Bahlil
VIDEO: Pak Bas Blak-blakan Protes Investor IKN Ke Jokowi, Singgung Menteri Bahlil

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian PU 2025 Bakal Dipangkas untuk Bangun Rumah
Anggaran Kementerian PU 2025 Bakal Dipangkas untuk Bangun Rumah

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Baca Selengkapnya
Begini Tanggapan Menteri Basuki Soal Wacana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan
Begini Tanggapan Menteri Basuki Soal Wacana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan

Basuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Bakal Surati Airlangga, Minta Dispensasi PSN Rampung Akhir 2024
Menteri Basuki Bakal Surati Airlangga, Minta Dispensasi PSN Rampung Akhir 2024

Menteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.

Baca Selengkapnya
Harapan Pengusaha Konstruksi ke Pemerintahan Prabowo, Terutama Program Tiga Juta Rumah
Harapan Pengusaha Konstruksi ke Pemerintahan Prabowo, Terutama Program Tiga Juta Rumah

Gapensi siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.

Baca Selengkapnya
Prabowo Serius Pangkas Anggaran, Mobil Jemputan PNS Ditiadakan dan AC Kantor Sebagian Dimatikan
Prabowo Serius Pangkas Anggaran, Mobil Jemputan PNS Ditiadakan dan AC Kantor Sebagian Dimatikan

Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mendapat alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) maksimal 10 liter per hari kerja.

Baca Selengkapnya
Ikut Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, Perumnas Butuh Suntikan Modal Negara
Ikut Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, Perumnas Butuh Suntikan Modal Negara

Perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung

Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.

Baca Selengkapnya