Realisasi Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Lebih Kecil dari Target, Ternyata Ini Penyebabnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan secara simbolik dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada petani sawit di Deli Sedang, Sumatera Utara.

Program yang diluncurkan sejak 13 Oktober 2017 itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk Kelapa Sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh Pekebun Sawit Rakyat.

Airlangga menambahkan, petani sawit sejatinya tidak selalu bergantung dengan dana PSR dari BPDPKS. Sebab, di tahun kedua, ketiga keempat, dan seterusnya, petani dapat mengajukan bantuan dana melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Besaran KUR yang bisa dilakukan petani mencapai Rp500 juta.

Airlangga mengatakan, target PSR di tahun 2024 seluas 180.000 hektare dengan realisasi yang ditargetkan meningkat dari tahun ke tahun.

Terkait kebijakan pendanaan untuk percepatan Program PSR, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 bahwa Perkebunan Rakyat yang telah mendapatkan dana PSR dari BPDPKS, termasuk sebagai Penerima KUR khusus dengan total akumulasi plafon KUR khusus termasuk suplesi atau perpanjangan paling sebesar Rp500 juta dari Penyalur KUR.

Selanjutnya, Pekebun Sawit Rakyat juga mendapatkan grace period selama 5 tahun dan Bungan pinjaman yang dibebankan kepada Pekebun hanya sebesar 3 persen per tahun.

Skema pendanaan yang dapat digunakan, yaitu sisa kebutuhan Dana PSR untuk membangun kebun sawit sampai fase Tanaman Menghasilkan (TM1) atau sekitar umur tanaman 4 tahun di luar dana dari BPDPKS, pendanaanya dapat dibantu oleh Perusahaan Mitra.

Skema pendanaan ini juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program PSR tidak hanya sampai di penyaluran Dana PSR ke kebun, Pekebun Sawit Rakyat dapat membangun kebun sawit sampai tanaman menghasilkan.